SOLOPOS.COM - Pelajar SMP terlihat mengendarai sepeda motor di jalanan beberapa waktu lalu. (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)
Pendidikan Solo, Dishubkominfo bakal memberlakukan sanksi pemberian surat tilang bagi pelajar bawa motor ke sekolah.
Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan memberlakukan sanksi berupa pemberian surat bukti pelanggaran (tilang) bagi pelajar berusia di bawah 17 tahun yang mengendarai sepeda motor ke sekolah.
Aturan tersebut berlaku mulai Januari 2017. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Yosca Herman Soedradjad, mengatakan langkah itu untuk menindaklanjuti perintah Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo yang melarang pelajar di bawah 17 tahun dilarang bawa sepeda motor ke sekolah.
“Desember ini akan kami tindak lanjuti keputusan wali kota bahwa pelajar di bawah 17 tahun dilarang mengendarai kendaran bermotor,” kata Herman saat ditemui wartawan di sela-sela kampanye keselamatan berkendara oleh Dishubkominfo Solo di car free day (CFD), Solo, Minggu (11/12/016).
“Desember ini akan kami tindak lanjuti keputusan wali kota bahwa pelajar di bawah 17 tahun dilarang mengendarai kendaran bermotor,” kata Herman saat ditemui wartawan di sela-sela kampanye keselamatan berkendara oleh Dishubkominfo Solo di car free day (CFD), Solo, Minggu (11/12/016).
Herman menjelaskan sebelum penerapan aturan tersebut, tiap sekolah akan mendapatkan surat edaran. Pelanggaran terhadap aturan itu langsung diberi surat tilang.
“Sekolah juga diminta memberikan sanksi. Nanti, kami keliling [ke sekolah-sekolah] bersama Dikpora, Satpol PP, dan Satlantas,” tutur Herman.
Pegawai Humas SMK Muhammadiyah 3 Solo, Endang Wuryaningsih, mendukung instruksi wali kota. Aturan tersebut dinilai baik demi keselamatan anak-anak.
“Anak-anak saat berkendara kerap ugal-ugalan, motornya juga tidak sesuai standar. Selain itu, bisa juga mengurangi kemacetan lalu lintas,” kata Endang.
Menurut Endang, sekitar 70 persen muridnya mengendarai sepeda motor ke sekolah. Sisanya ada yang naik angkutan umum, bersepeda, atau diantar orang tua.
Ia menilai orang tua membelikan sepeda motor untuk anak supaya tidak terlambat ke sekolah. “Orang tua sudah sibuk bekerja sehingga tidak sempat mengantarkan anak-anak ke sekolah,” ujar dia.
Endang menambahkan aturan tersebut juga menguntungkan sekolah. Sekolah tidak perlu menyediakan lahan parkir. “Kami tidak punya lahan parkir. Selama ini kami pinjam dari lahan kantor depan sekolah karena lahan sangat terbatas,” imbuh dia.
Endang berencana mengundang pembicara dari UNS atau Dishubkominfo pada 2 Januari untuk memberikan sosialisasi kepada murid-murid. “Sekarang KBM [kegiatan belajar mengajar] sudah selesai. Jadi ketika tanggal 3 Januari masuk, anak-anak yang belum berhak mengendarai sepeda motor dilarang mengendarai motor ke sekolah,” tutur dia.