SOLOPOS.COM - Ilustrasi kegiatan belajar siswa SMK. (JIBI/Solopos/Dok.)
SMK-SMK di Solo mendesak Pemprov Jateng turun tangan.
Solopos.com, SOLO — Pengelola sekolah menengah kejuruan (SMK) di Solo mendesak Pemprov Jateng membantu biaya operasional sekolah khususnya terkait biaya pendidikan untuk siswa miskin.
Sejak pengelolaan SMK diambil alih Pemprov Jateng pada 2017, tidak ada bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMK gakin dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Pemkot Solo sebelumnya melalui program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS) memberikan bantuan bagi siswa SMK gakin.
Kepala SMKN 4 Solo, Suyono, mengatakan tidak bisa menarik dana pendidikan dari para orang tua siswa gakin. “Kami ya terpaksa mengencangkan ikat pinggang,” kata dia kepada Solopos.com, Jumat (29/9/2017).
Jumlah siswa gakin di SMKN 4, menurut dia, mencapai 30% atau sekitar 300 orang. Kondisi itu cukup memberatkan operasional sekolah. Upaya subsidi silang dengan mengandalkan orang tua/wali murid mampu belum mencukupi.
“Rata-rata orang tua memberikan sumbangan biaya pendidikan [SPP] Rp200.000 per bulan. Padahal indeks biaya siswa per bulan Rp350.000 sampai Rp400.000 sehingga tidak mencukupi,” kata Suyono.
Dia berharap Pemprov Jateng memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa gakin SMK. “Pemkot Solo informasinya juga akan memberikan bantuan kepada siswa gakin SMK, tapi belum tahu kapan bisa dicairkan,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Humas SMKN 5 Solo, Sukidi, mengungkapkan tidak berani menarik biaya pendidikan siswa gakin. Menurut dia, jumlah siswa gakin yang diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) Tahun Ajaran 2017/2018 sebanyak 30% dari total 792 siswa baru. “Total siswa gakin dari Kelas X, XI, dan XII mencapai 500 orang,” ungkap dia.
Sebelumnya siswa SMK gakin mendapatkan bantuan dari Pemkot Solo melalui program BPMKS senilai Rp1,2 juta per tahun. Sejak tidak adanya bantuan dana dari Pemkot Solo, imbuh dia, sekolah kesulitan merealisasikan banyak kegiatan.
“Kegiatan yang prioritas saja. Untuk itu kami berharap pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan untuk siswa gakin SMK agar bisa menunjang biaya operasional sekolah,” harap dia.
Wakil Kepala Bidang Humas SMKN 2 Solo, Suratna, menyatakan sekitar 600 siswa gakin tidak dipungut biaya pendidikan. “Gratis, siswa gakin tidak dipungut biaya pendidikan,” kata dia.