Indah Septiyaning Wardani / Kaled Hasby Ashshidiqy | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Kepala BPS Karanganyar Dewi Trirahayuni saat diwawancara Espos di ruang kerjanya pada Rabu (14/2/3/2023). (Solopos.com/Indah Septiyaning Wardani)
Solopos.com, KARANGANYAR — Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karanganyar mencapai 88.560 jiwa atau sebesar 9,85 persen dari total jumlah penduduk pada 2022. Angka kemiskinan ini menurun 0,75 persen atau 6.850 orang dibanding 2021. Dari jumlah tersebut, warga miskin yang telah menerima kucuran bantuan pangan non-tunai (BPNT) sebesar 37,37 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Karanganyar, Dewi Trirahayuni, menyebut sumber data kemiskinan tersebut memakai data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022. Berkurangnya penduduk miskin di Karanganyar pada 2022 disebabkan kondisi ekonomi sudah berangsur pulih setelah pandemi Covid-19. Secara umum, dia menjelaskan tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase dikarenakan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ia menjelaskan dalam memahami persoalan kemiskinan, bukan sekedar dilihat dari jumlah penduduk miskin. Namun terdapat dimensi lain yang juga perlu diperhatikan. Dimensi itu adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan.
Ia menjelaskan dalam memahami persoalan kemiskinan, bukan sekedar dilihat dari jumlah penduduk miskin. Namun terdapat dimensi lain yang juga perlu diperhatikan. Dimensi itu adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan.
Sementara Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode 2021-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan. “Di tahun 2022, Indeks kedalaman kemiskinan mencapai 1,64 persen. Sedangkan 2021 sebesar 1,61 persen,” jelasnya ketika dijumpai Solopos.com di ruang kerjanya pada Selasa (14/3/2023) sore.
Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Karanganyar. Kondisi ini terjadi terutama diakibatkan oleh dampak pandemi yang membuat beberapa keluarga belum pulih perekonomiannya meski telah terjadi perbaikan dalam penanganan Covid-19.
Dewi melanjutkan, BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Karanganyar, Sugeng Raharto, mengatakan penanganan pengentasan kemiskinan dikerjakan keroyokan baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Berbagai program bantuan sosial disalurkan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan tersebut.
“Bantuan diberikan sangat banyak sekali. Ada PKH [program keluarga harapan], BPNT, BLT [bantuan langsung tunai] dan lainnya. Bantuan ini memberikan suntikan bagi warga miskin,” katanya.
Pengentasan kemiskinan saat ini tengah difokuskan pemerintah terhadap warga miskin ekstrem. Di Karanganyar, tercatat sebanyak 122.141 jiwa miskin ekstrem, sedangkan 95.410 jiwa kategori miskin. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pada 2024 di Indonesia tidak ada penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Data ini sedang diverifikasi lagi oleh tim Pemkab Karanganyar. Sehingga kita punya data riil warga miskin ekstrem,” urai Sugeng.
Bupati Karanganyar Juliyatmono sebelumnya mengatakan salah satu penanganan pengentasan kemiskinan daerah dilakukan melalui pengembangan desa wisata. Desa wisata ini diharapkan mampu menjadi penopang dalam mengentaskan kemiskinan bagi warganya.
“Jargonnya tidak ada warga miskin di desa wisata atau desa wisata bebas orang miskin. Treatment pengentasan kemiskinan kita lakukan dari desa wisata ini,” kata Juliyatmono saat sarasehan bersama Kementrian Koordinator PMK di Desa Wisata Karanganyar dalam rangka optimalisasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di rumah makan Bali Ndeso Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, belum lama ini.
Kegiatan ini diikuti pengelola 26 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola desa wisata di Karanganyar. Juliyatmono mengatakan pengentasan kemiskinan melalui desa wisata ini akan menjadi percontohan bersama. Bentuk pengentasan kemiskinan tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pekerjaan bagi warga miskin ekstrem.
Misalnya dipekerjakan di kawasan wisata tersebut atau diberikan pelatihan pembuatan makanan dan lainnya. Mereka kemudian membuka usaha di kawasan wisata milik desa ini.
Pemkab Karanganyar akan memberikan suntikan modal bagi BUMDes dalam mengelola desa wisata tersebut. Suntikan modal berupa bantuan akan dipersiapkan Pemkab di APBD Karanganyar. “Saya yakin jika berjalan dengan baik, maka orang miskin ekstrem ini bisa naik kelas. Ada intervensi dari kita bersama melalui desa wisata,” jelasnya.
Juliyatmono mengatakan pemkab terus mendorong desa lainnya untuk mulai mengembangkan potensi wisatanya. Pengembangan wisata ini diyakini akan meningkatkan perekonomian warga setempat. Berbagai sektor akan terdongkrak naik apabila potensi wisata bisa dioptimalkan.
“Ya saat ini baru ada 26 desa wisata yang sudah kita SK-kan. Kita dorong lainnya bentuk desa wisata,” katanya.