SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Solopos.com)–Sejumlah anggota komisi IV DPRD Solo meminta Dinas Kesehatan Kota (DKK) memasang stiker di rumah warga tidak mampu khususnya mereka yang menerima program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS). Stiker tersebut bertuliskan warga tidak mampu.
Diharapkan stiker yang dimaksud bisa ditempel di depan rumah sebagai penanda bahwa yang memiliki stiker tersebut adalah warga tidak mampu secara ekonomi. Anggota Komisi IV DPRD Solo, Nindita Wisnu Broto menerangkan dari hasil pembahasan dengan DKK disimpulkan program PKMS belum bisa berjalan sempurna.
“Program PKMS memang masih belum bisa berjalan secara sempurna. DKK juga mengakui bahwa banyak peserta PKMS yang sebelum ini ternyata juga menjadi peserta Jamkesmas,” ujarnya, Jumat (26/8/2011).
Dengan masih banyaknya kasus penerima PKMS yang salah sasaran, Nindita menambahkan, sudah tepat apabila DKK sekarang ini membuat kebijakan pengetatan. .,Namun meski DKK sudah melakukan pengetatan, Nindita menambahkan, pihaknya menilai langkah tersebut belumlah cukup untuk bisa menyaring penerima PKMS.
“Menurut kami penerbitan kartu PKMS hanya di awal tahun berikut SK Walikota belum lah cukup. Oleh sebab itu kami mengusulkan supaya pada tahun depan warga penerima PKMS mendapat stiker bertuliskan warga miskin. Stiker tersebut selanjutnya bisa ditempel di depan rumah mereka masing-masing,” ujarnya.
Atas usulan dari sejumlah anggota komisi IV tersebut, Nindita mengungkapkan, DKK berencana mempertimbangkannya. “DKK bersedia mempertimbangkan usulan kami itu. Namun demikian apabila rencana itu dijalankan pada tahun ini memang masih belum memungkinkan. Paling cepat rencana itu bisa dijalankan pada tahun depan,” ungkap dia.
Anggota komisi IV lainnya, Reny Widyawati menuturkan dirinya juga mengusulkan pemasangan stiker keluarga miskin (Gakin) di rumah warga penerima PKMS. Dengan adanya stiker Gakin, sambung Reny, bukan hanya DPRD maupun DKK yang bisa bertindak sebagai pengawas namun juga masyarakat. “Apabila ada stiker Gakin berarti kan masyarakat bisa menilai sudah layak belum mereka yang mendapat bantuan kesehatan khususnya PKMS. Nah melalui keterbukaan seperti itu kami harapkan program PKMS tidak lagi salah sasaran,” tutur dia.
(aps)
