SOLOPOS.COM - Bupati Boyolali Seno Samodro (JIBI/Solopos/Dok)
Solopos.com, BOYOLALI–Bupati Boyolali, Seno Samodro, menolak pengadaan buku Kurikulum 2013. Pihaknya menilai kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan buku tersebut menyalahi aturan.
Bupati menjelaskan penolakannya bukan terhadap penerapan Kurikulum 2013, melainkan terkait pengadaan bukunya.
“Bukan hanya rentan korupsi, tapi itu [pengadaan buku Kurikulum 2013] jelas-jelas menyalahi Perpres [Peraturan Presiden] No. 70/2012,” tegas Bupati ketika ditemui wartawan di kantornya, Jumat (20/6/2014).
Meskipun pengadaan buku oleh pemerintah daerah tersebut merupakan instruksi langsung dari Kementerian Pendidikan (Kemendik), Bupati menyatakan hal itu bakal berimbas masalah hukum karena bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Kalau hal itu dipaksakan, nantinya terdapat ratusan bahkan ribuan pejabat, termasuk kepala dinas pendidikan, guru, maupun pengawas di lingkungan pendidikan yang kena imbasnya dan dapat berurusan dengan hukum,” imbuhnya.
Terkait penolakan tersebut, Bupati menyatakan dalam waktu dekat pihaknya bersama bupati dan wali kota dari beberapa daerah lainnya, akan mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, agar proses pengadaan buku tersebut dibatalkan.
“Saya sudah minta ajudan untuk membuat janji dengan KPK dan mengadukan masalah tersebut ke sana. Harapan saya, terkait pengadaan buku Kurikulum 2013 tersebut bisa dibatalkan karena itu menyalahi aturan,” katanya.
Bupati berharap pertemuan dengan KPK tersebut bisa dilakukan pekan depan.
Sebelumnya, kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Boyolali, Abdul Rahman, menyatakan Kabupaten Boyolali siap menerapkan Kurikulum 2013 mulai tahun ajaran ini. Jauh sebelum kurikulum baru itu diterapkan, berbagai persiapan telah dilaksanakan.
“Semuanya sudah dipersiapkan. Sosialisasi, guru, siswa, termasuk mengubah mind set atau pola pikir dalam penerapan kurikulum baru tersebut,” tandasnya.