SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO — Tidak terakomodasinya pesepeda dan pejalan kaki di jalan layang (flyover) Manahan, Banjarsari, Solo, membuat mereka tak bisa lagi melintas di perlintasan sebidang Manahan.
Hal itu menjadi perhatian pengamat transportasi, Septina Setyaningrum. Dia menilai mestinya pembuatan jalur khusus bagi pesepeda dan pejalan kaki dilakukan sejak awal atau bersamaan dengan pembuatan jalan layang.
“Harusnya dari awal perencanaan sudah mengakomodasi pejalan kaki dan pesepeda. Ora kok tambal sulam. Saat sosialisasi awal sudah kami usulkan. Tapi ngusulke ya sekadar ngusulke [tak berwenang memutuskan],” tutur dia saat diwawancarai Solopos.com via telepon, Kamis (27/12/2018).
Menurut Septina, keberadaan jalan layang yang tak mengakomodasi pejalan kaki dan pesepeda tidak memenuhi asas keadilan sosial bagi seluruh pengguna jalan. Sebab jalan itu hanya bisa dinikmati pengendara kendaraan bermotor.
Menurut Septina, keberadaan jalan layang yang tak mengakomodasi pejalan kaki dan pesepeda tidak memenuhi asas keadilan sosial bagi seluruh pengguna jalan. Sebab jalan itu hanya bisa dinikmati pengendara kendaraan bermotor.
Pengguna jalan tak bermotor tak bisa lagi melintasi jalur itu. “Di mana letak keadilan sosial bagi pengguna jalan? Kenapa pejalan kaki dan pesepeda harus menanggung dampak penyediaan fasilitas pengendara kendaraan bermotor,” tanya dia.
Padahal, menurut teorinya, para pejalan kaki berada di lapisan teratas piramida pengguna jalan. Mereka tidak pernah merugikan pengguna jalan lainnya karena tidak membuat jalan rusak dan tidak menimbulkan gas buang (emisi).
Septina meminta Pemkot Solo memberikan fasilitas kepada pejalan kaki dan pesepeda agar bisa lewat perlintasan sebidang Manahan. Tapi dia tidak berani memberikan saran konkret berupa fasilitas apa yang mesti disediakan pemerintah.
Alasannya, opsi yang mungkin diambil untuk memberikan fasilitas kepada pesepeda dan pejalan kaki dinilai berpotensi memunculkan permasalahan baru. “Kalau misalnya underpass, nanti motor ikut lewat. Terus yang jaga siapa?” tanya dia.
Apalagi menurut Septina banyak jaringan kabel optik yang ditanam di area perlintasan sebidang Manahan. Untuk membuat underpass pun dia nilai butuh proses panjang karena harus melibatkan PT KAI selalu penanggung jawab perlintasan.
“Kalau saya terus terang mau usulkan apa, tidak bisa jawab. Wes kebacut sejak awal. Kalau dari saya sih kenapa tidak dari perencanaan awal? Yang jawab biar para pemikir-pemikir itu. Setahu saya, underpass berpotensi masalah juga,” kata dia.
Sedangkan opsi jembatan penyeberangan orang menurut Septina tidak manusiawi. Para penyandang cacat dan orang lanjut usia (lansia) akan sulit lewat jembatan.
“Kalau gagal eman-eman uangnya. Saya enggak mau kasih saran konyol,” tegas dia.