SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Peraturan Pemerintahan (PP) No 43/2008 tentang Air Tanah, salah satunya mengatur pengalihan kewenangan pengelolaan air tanah dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota. Artinya, Pemkot sebenarnya sudah bisa mengambil kewenangan mengatur pengelolaan air tanah sendiri. Namun, karena belum punya perda tentang itu, kewenangan itu sampai saat ini masih di provinsi.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Solo, Sri Adhyaksa mengatakan BLH sebenarnya sudah mengajukan anggaran untuk penyusunan rancangan perda tentang pengelolaan air tanah itu sejak pembahasan APBD Perubahan 2010 lalu. Namun, usulan itu tidak pernah mendapat tempat di daftar prioritas anggaran.
“Hari ini tadi saya baru saja menandatangani surat permohonan ke DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset-red) agar dialokasikan anggaran dalam APBD perubahan untuk penyusunan naskah akademik raperda tentang air tanah. Tidak besar sebenarnya, sekitar Rp50 juta,” jelas Adhyaksa, saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (13/3/2012).
Sedikitnya ada tiga hal penting yang membuat penyusunan perda tentang air tanah menjadi sangat urgen. Pertama, untuk melaksanakan pengalihan kewenangan pengelolaan air tanah dari provinsi ke pemkot. Kedua, untuk pengendalian dan perlindungan dari kerusakan lingkungan, serta ketiga, banyaknya permohonan izin baru maupun perpanjangan penggalian sumur dalam. Jumlah permohonan terus meningkat seiring makin banyaknya pembangunan hotel baru, rumah susun, dan sebagainya.