SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, SUKOHARJO –</strong> Rencana pengambilalihan pengelolaan <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20161022/490/762789/asal-usul-cerita-makam-di-tengah-waduk-mulur-sukoharjo">Waduk Mulur</a> di wilayah Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo oleh Pemkab Sukoharjo dari Pemprov Jateng belum ada kepastian.</p><p>Saat ini, Pemkab masih menunggu penandatanganan kerja sama atau <em>memorandum of understanding</em> (MoU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ihwal pengelolaan waduk tersebut.</p><p>Rencana pengambilalihan pengelolaan Waduk Mulur dari Pemprov Jateng bergulir sejak era pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya-Haryanto. Kala itu, Pemkab gencar melobi Pemprov Jateng untuk menyerahkan pengelolaan Waduk Mulur. Bahkan, Pemkab telah menggelar rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri para pejabat dari instansi terkait untuk membahas rencana pengembangan Waduk Mulur.</p><p>Pertemuan serupa juga telah dilaksanakan antara Pemprov Jateng dan Pemkab Sukoharjo yang dipimpin Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Pemprov memberikan lampu hijau terkait pengelolaan waduk yang dibangun pada masa kolonial Belanda.</p><p>“Pembahasan dilakukan antara Pemprov Jateng dan Pemkab Sukoharjo pada tahun lalu. Nah, saat ini, kami menunggu keputusan pemerintah pusat,” kata Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelbangda) Sukoharjo, Agus Purwantoro, saat ditemui <em>Solopos.com, </em>di kantornya, Jumat (24/8/2018).</p><p>Saat ini, Waduk Mulur tercatat aset Pemprov Jateng. Sementara pengambilalihan pengelolaan Waduk Mulur harus mendapat persetujuan Pemprov Jateng maupun pemerintah pusat. Tanpa persetujuan pemerintah pusat, Pemkab tak memiliki wewenang mengembangkan kawasan wisata air di Waduk Mulur. </p>