SOLOPOS.COM - ilustrasi (Espos/Suharsih/dok)
WONOGIRI--Penerapan penggunaan pertamax untuk mobil dinas (mobdin) mulai 1 Agustus disikapi dengan cara berbeda di SKPD. Sementara, stiker yang rencananya didistribusikan pemerintah pusat dalam pekan ini untuk ditempel di setiap mobil dinas, belum diterima pihak pemkab.
Kabag Umum Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Ristanti, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima stiker tersebut. Tapi, ia tetap melakukan pantauan penggunaan pertamax untuk mobdin di lingkungan setda dengan sistem kwitansi. “Sebenarnya sistem itu sudah kami terapkan untuk pembelian premium bagi kendaraan dinas. Dan ini kami terapkan pada pertamax agar mudah dipantau dan meminimalisir penyimpangan,” katanya saat dihubungi Solopos.com, Senin (6/8/2012).
Mekanisme kwitansi itu yakni bagi pejabat dan karyawan di lingkungan setda yang akan melakukan perjalanan dinas dengan mobdin, maka pihaknya akan mengeluarkan surat pengantar mencairkan (SPM). Surat itu diberikan kepada SPBU yang sudah ditunjuk pemkab untuk memberi pertamax sesuai kebutuhan perjalanan yang telah tertulis. Setelah itu, kwitansi dari SPBU kemudian diserahkan ke bagian umum untuk dilaporkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
Kemudian DPPKAD membuat surat penyediaan dana (SPD) kepada Bank Jateng yang bekerja sama dengan pemkab dalam menyimpan dana APBD kabupaten. Setelah itu, Bank Jateng langsung membayarkan ke rekening SPBU tersebut. Hal itu, menurutnya, lebih efektif untuk pemantauan penggunaan pertamax bagi mobdin.
Terkait peningkatan jumlah biaya operasional mobil dinas, Ristanti telah berupaya mengajukan tambahan Rp200 juta dalam APBD Perubahan 2012. Menurutnya, jumlah itu tidak semuanya untuk pembelian pertamax, tapi juga biaya servis mobdin di lingkungan setda. “Dihitung dari asumsi penggunaan setiap bulan, jumlah itu memang tidak cukup untuk satu tahun anggaran. Tapi, ini kan anggaran tambahan untuk enam bulan, ya kami usahakan bisa cukup,” imbuhnya.
Dalam hal efisiensi, pihaknya tetap mengimbau agar menggunakan mobdin sesuai kebutuhan dan bersama-sama sehingga mampu mengurangi biaya operasioal. Menurutnya, yang paling memakan biaya adalah seringnya undangan ke provinsi yang membutuhkan biaya operasional lebih banyak. Terkait mobdin keluaran tahun 90-an milik pemkab yang harus memakai pertamax, menuru Ristanti, hingga saat ini belum ada pembahasan kembali.
