Solopos.com, SOLO — Forum Komunikasi Kader Posyandu (FKKP) Solo berupaya menetralisir ancaman kader posyandu yang berencana mogok jika Program Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) Kader resmi dicoret. Pernyataan itu dinilai hanya ungkapan kekecewaan kader atas janji yang tak kunjung terealisasi.
Dalam audiensi di DPRD, Kamis (31/10/2013), kader mengancam mogok memberi pelayanan bila PKMS Kader batal. “Merasa kecewa jelas, tapi kami enggak akan mogok bantu pemerintah. Kami masih mikir bayi-bayi kita,” ujar Koordinator FKKP, Ruliyani, saat dihubungi Solopos.com, Jumat (1/11/2013).
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Ruliyani menilai tuntutan anggotanya atas PKMS Kader sebenarnya logis. Pasalnya, hingga kini belum ada satupun pengakuan yang diberikan Pemkot atas jerih payah kader. Selain pemberian PKMS Kader, pihaknya sempat diwacanakan mendapat imunisasi kanker serviks. Namun, opsi itu pun batal karena dinilai terlalu mahal.
“Keinginan kami sebenarnya tidak muluk-muluk. Pemberian apapun, entah hanya selembar kertas atau penyematan pin sebenarnya sudah cukup. Pemberian itu menunjukkan pemerintah mengakui kami, nguwongke,” tuturnya.
Meski demikian, pihaknya berharap wacana PKMS Kader tetap diperjuangkan. Terakhir, kader posyandu membuat petisi yang ditandatangani DPRD untuk merealisasi PKMS Kader. “Banggar kemarin bilang anggarannya belum final, masih bisa diperjuangkan.”
Lebih lanjut, pihaknya terusik pernyataan DPRD yang menyebut PKMS Kader belum diusulkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Menurutnya, hal itu sangat ganjil mengingat wacana PKMS Kader telah bergulir setahun lebih. “Jelas aneh kalau bilang tidak ada usulan, wong ini usulan lama,” tukasnya.
Sementara itu, Kabid Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Purwanti, meminta kader posyandu tetap memberikan pelayanan maksimal meski belum ada penghargaan yang setimpal. Purwanti mengingatkan syarat bagi kader posyandu adalah kesukarelaan. “Sebagai kader kesehatan, hendaknya sukarela meluangkan waktu untuk pelayanan. Tidak memandang apresiasi atau penghargaan,” ujar dia.
Selama ini, pihaknya mengaku tidak tinggal diam dalam memikirkan kesejahteraan kader. Purwanti menyebut DKK tengah mematangkan rencana studi banding yang bakal melibatkan kader posyandu. Pihaknya berharap wacana itu dapat terealisasi tahun depan. “Ada keinginan mereka untuk studi ke luar kota. Semoga bisa terlaksana di 2014,” tandasnya.
Penghargaan Kader Posyandu
“Penyematan Pin pun Sudah Cukup..”
SOLO—Forum Komunikasi Kader Posyandu (FKKP) Solo menetralisir ancaman kader yang berencana mogok jika Program Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) Kader resmi dicoret. Pernyataan itu dinilai hanya ungkapan kekecewaan kader atas janji yang tak kunjung terealisasi. Dalam audiensi di DPRD, Kamis (31/10), kader mengancam mogok memberi pelayanan bila PKMS Kader batal. “Merasa kecewa jelas, tapi kami enggak akan mogok bantu pemerintah. Kami masih mikir bayi-bayi kita,” ujar Koordinator FKKP, Ruliyani, saat dihubungi Espos, Jumat (1/11).
Ruliyani menilai tuntutan anggotanya atas PKMS Kader sebenarnya logis. Pasalnya, hingga kini belum ada satupun pengakuan yang diberikan Pemkot atas jerih payah kader. Selain pemberian PKMS Kader, pihaknya sempat diwacanakan mendapat imunisasi kanker serviks. Namun, opsi itu pun batal karena dinilai terlalu mahal. “Keinginan kami sebenarnya tidak muluk-muluk. Pemberian apapun, entah hanya selembar kertas atau penyematan pin sebenarnya sudah cukup. Pemberian itu menunjukkan pemerintah mengakui kami, nguwongke,” tuturnya.
Meski demikian, pihaknya berharap wacana PKMS Kader tetap diperjuangkan. Terakhir, kader posyandu membuat petisi yang ditandatangani DPRD untuk merealisasi PKMS Kader. “Banggar kemarin bilang anggarannya belum final, masih bisa diperjuangkan.”
Lebih lanjut, pihaknya sedikit terusik dengan pernyataan DPRD yang menyebut PKMS Kader belum diusulkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Menurutnya, hal itu sangat ganjil mengingat wacana PKMS Kader telah bergulir setahun lebih. “Jelas aneh kalau bilang tidak ada usulan, wong ini usulan lama,” tukasnya.
Sementara itu, Kabid Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Purwanti, meminta kader posyandu tetap memberikan pelayanan maksimal meski belum ada penghargaan yang setimpal. Purwanti mengingatkan syarat bagi kader posyandu adalah kesukarelaan. “Sebagai kader kesehatan, hendaknya sukarela meluangkan waktu untuk pelayanan. Tidak memandang apresiasi atau penghargaan,” ujar dia.
Selama ini, pihaknya mengaku tidak tinggal diam dalam memikirkan kesejahteraan kader. Purwanti menyebut DKK tengah mematangkan rencana studi banding yang bakal melibatkan kader posyandu. Pihaknya berharap wacana itu dapat terealisasi tahun depan. “Ada keinginan mereka untuk studi ke luar kota. Semoga bisa terlaksana di 2014,” tandasnya.(Chrisna Chanis Cara)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
