SOLOPOS.COM - Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto mengecek stok beras di Gudang Bulog Duyungan, Sidoharjo, Sragen, Senin (7/3/2022). (Solopos.com/Tri Rahayu)
Solopos.com, SRAGEN — Komisi B DPRD Jawa Tengah (Jateng) mendesak pemerintah pusat untuk menaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) menjadi Rp5.500/kg. Ini supaya para petani, khususnya di Jateng sejahtera.
Dengan HPP sekarang, yakni Rp4.200/kg, penghasilan petani pemilik lahan 2.000 meter persegi hanya Rp600.000/bulan. Penghasilan ini dinilai tak bikin petani sejahtera sehingga HPP harus dinaikan.
Desakan itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sumanto, saat berkunjung ke Gudang Perum Bulog di Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Senin (7/3/2022). Sumanto bersama sejumlah legislator Komisi B lainnya datang ke Gudang Bulog Sragen untuk melihat stok pangan menjelang Ramadan dan Lebaran 2022.
“Secara umum stok beras aman karena tidak ada impor. Stok beras yang aman itu harus dibarengi dengan kesejahteraan petani lewat peningkatan harga di petani.” ujarnya.
“Secara umum stok beras aman karena tidak ada impor. Stok beras yang aman itu harus dibarengi dengan kesejahteraan petani lewat peningkatan harga di petani.” ujarnya.
Baca Juga: Petani Plosokerep Sragen Gandeng Perbakin Basmi Tikus, Hasilnya Ampuh
Ia mengatakan HPP GKP Rp4.200/kg tidak ideal sama sekali. “Dengan HPP itu penghasilan petani pemilik lahan 2.000 meter persegi itu tidak lebih dari Rp600.000/bulan. Padahal jumlah petani pemilik lahan 2.000 meter persegi ke bawah di Jateng itu ada 1,5 juta petani dari total petani 3,5 juta petani,” sambung Sumanto.
Sumanto menerangkan kalau ingin angka kemiskinan turun maka kesejahteraan petaninya harus ditingkatkan. “HPP GKP itu mestinya Rp5.500/kg sehingga penghasilan petani pemilik lahan 2.000 meter persegi itu bisa Rp1.150.000/bulan. Dengan penghasilan itu petani sejahtera,” kata Sumanto.
Baca Juga: Sragen Diklaim Lumbung Pangan Terbesar Kedua Se-Jateng, Tapi Ternyata..
Selain menaikkan HPP GKP, petani juga bisa ditingkatkan kesejahteraannya dengan bantuan di bidang teknologi pertanian. Begitu pula dengan manajemen pertanian, kesiapain bibit, termasuk program IP-400 yang bisa panen empat kali dalam setahun.
“HPP itu keputusan pemerintah pusat. Kami sampaikan aspirasi ini lewat Komisi IV DPR RI. Setiap panen raya harga gabah anjlok, maka pangan ini harus dikelola pemerintah (Bulog) seperti pemerintah mengelola bahan bakar minyak (BBM). Kalau yang mengurus pemerintah tidak ada yang iri dan harga bisa distabilkan,” harapnya.
Wakil Pemimpin Bulog Kantor Wilayah Jateng, Muhson, menjelaskan stok beras di Jateng masih aman di angka 28.000 ton. Stok ini berada di empat eks-karesidenan, yakni Semarang, Pati, Solo, dan Pekalongan. Dia menerangkan stok beras itu untuk cadangan saja. Stok beras itu akan bertambah dengan pengadaan pada musim panen ini.
Baca Juga: Dukung IP 400, 19 Poktan Karangmalang Siapkan 650 Hektare Sawah
“Tugas Bulog selama ini melaksanakan tugas berkaitan dengan beras, minyak goreng, jagung, dan kedelai. Penugasan itu tergantung pada pemerintah pusat. Termasuk adanya usulan HPP GKP dinaikan menjadi Rp5.500/kg itu kalau sudah menjadi keputusan pusat maka Bulog siap melaksanakan,” katanya.