SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/Dedi Gunawan)

Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/Dedi Gunawan)

SOLO – Pemerintah berharap kalangan pegawai negeri sipil (PNS) bisa membantu upaya pengendalian pengunaan bahan bakar minyak (BBM) dan energi lainnya dengan memberikan penyuluhan bagi masyarakat.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Terkait itu, sebanyak 100 PNS di Solo dilatih untuk menjadi agen penyuluh dalam pelatihan yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Minyak dan Gas (Migas) Cepu di Balai Tawangarum, Kompleks Balaikota, Kamis (26/7/2012).

Kepada wartawan seusai membuka acara, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, mengatakan tak bisa dipungkiri bahwa upaya penghematan BBM dan energi lainnya sejauh ini belum menyentuh langsung ke masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari ataupun peduli pentingnya menghemat energi, terutama energi yang tidak terbarukan.

“Hal terpenting adalah mengubah pola pikir perilaku masyarakat. Masyarakat mikirnya mereka bisa beli kok, tapi tidak terpikir oleh mereka mengenai kontinyuitas ketersediaan energi dan sumber daya alam ke depannya,” jelas Budi.

Budi berharap dari 100 PNS yang ikut pelatihan tersebut, penyadaran mengenai penghematan energi itu bisa ditularkan ke 10.000-an PNS lainnya, kemudian dikembangkan ke masyarakat, melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan lembaga lainnya.

Dua pembicara dari Pusdiklat Migas hadir memberikan materi pada pelatihan itu. Mereka adalah Arif Sulaksono dan Sugeng Prastolo. Materi yang disampaikan di antaranya menyangkut kondisi cadangan minyak bumi di Indonesia yang saat ini hanya pada level 4,03 miliar barel.

Dengan konsumsi mencapai 1,3 juta hingga 1,4 juta barel per hari dan produksi hanya 900.000 barel per hari, saat ini Indonesia telah menjadi negara importir minyak rata 400.000-500.000 barel per hari. Jika tidak ada penemuan sumber minyak baru, dalam 20 tahun ke depan, kebutuhan minyak Indonesia akan seluruhnya tergantung pada impor.

Karena itulah diperlukan langkah-langkah penghematan di antaranya larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan milik pemerintah, mempercepat konversi minyak gas dan seterusnya, mengendalikan penggunaan listrik, air dan sebagainya. Disampaikan pula soal cara dan metode komunikasi agar pesan bisa tersampaikan tepat sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya