Solopos.com, SUKOHARJO — Pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Sukoharjo periode 2023-2026 dikukuhkan pada Rabu (14/6/2023) dengan Tunardi ditetapkan kembali sebagai ketuanya. Pada hari yang sama Pengurus baru IPI Sukoharjo langsung menggelar rapat kerja yang dibalut dengan talkshow di Gedung Menara Wijaya, Sukoharjo.
Pengukuhan Pengurus IPI Sukoharjo dilakukan Pengurus Daerah IPI Jateng. Pengurus baru IP Sukoharjo terdiri atas 43 orang yang terbagi dalam enam bidang selain pejabat teras. Posisi Wakil Ketua dijabat oleh Maria Husnun Nisa. Sementara Sekretaris 1 dan 2 masing-masing Tri Waluyo dan Ari Tri Puryanti. Bendahara 1 dan 2 masing-masing Grantino One Pradhika dan Ana Muflihah Acara. Acara ini dihadiri oleh 100 pustakawan.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
“Setelah dikukuhkan, besok kami mengadakan Workshop Sertifikasi Pustakawan pada Kamis (15/6/2023). Kemudian pada Juli atau Agustus, kami mengadakan sertifikasi nasional secara mandiri bekerjasama dengan IPI Provinsi, Badan Sertifikasi Nasional, dan Perpusnas untuk memangkas biaya teman-teman,” jelas Tunardi saat ditemui di sela-sela kegiatan tersebut.
Selama ini IPI kurang dikenal masyarakat. Oleh karena itu, Tunardi akan membuat media sosial untuk mempromosikan IPI. selain itu, ia juga akan melakukan bedah perpustakaan di sekolah-sekolah sebagai bentuk pengabdian masyarakat.
Saat ini jumlah pustakawan yang tergabung di IPI Kabupaten Sukoharjo sebanyak 184 orang. Jumlah tersebut, menurutnya masih kurang lantaran jumlah perpustakaan di Sukoharjo ada sekitar 300-an yang mencakup perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, desa, dan lainnya.
Jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang terdaftar di Sukoharjo ada delapan. Sementara dari 33 perpustakaan desa yang terdaftar, yang masih aktif hanya delapan. Sisanya berada di sekolah dan perpustakaan lainnya.
“Kalau di SD kebanyakan ada gedungnya, tapi tidak ada bukunya. Kalau di SMP kebanyakan tidak ada pustakawannya. Kebanyakan guru yang kurang jam mengajarnya kemudian dilimpahkan ke perpustakaan. Tidak semua sekolah atau perpustakaan punya pustakawan,” ujarnya.
Kesejahteraan Pustakawan Minim
Selain kurang dikenal masyarakat, tantangan IPI Sukoharjo lainnya adalah bagaimana membantu meningkatkan kesejahteraan pustakawan. Sebab selama ini banyak pustakawan di sekolah nasibnya masih belum jelas.
“Tahun kemarin kami sudah berupaya mempertemukan pustakawan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dan Badan Kepegawaian Daerah. Solusinya mungkin ke depan kami berupaya agar Bupati membuka formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja [PPPK] untuk mereka,” kata Tunardi.
Sebab tak hanya guru, pustakawan pun telah mengabdi selama belasan tahun meski saat ini banyak juga yang baru mengemban tugas 5-6 tahun di sekolah. Insentif yang diberikan pemerintah selama ini, dinilai Tunardi masih di bawah standar dan belum dapat memenuhi kebutuhan mereka secara layak.
Pada 2022 lalu, Pemkab Sukoharjo membuat membuka 7 lowongan CPNS untuk formasi pustakawan. Ini dianggap IPI sebagai terobosan positif setelah sebelumnya hanya 2-3 lowongan.
“Harapan ke depan IPI Sukoharjo lebih bermanfaat bagi profesi pustakawan dan terasa keberadaannya bagi masyarakat contohnya dengan pengabdian tadi, tidak hanya memikirkan profesinya,” harap Tunardi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
