SOLOPOS.COM - ilustrasi pemilu.
Solopos.com, SOLO — Mantan Wali Kota Solo dua periode, FX Hadi Rudyatmo, menyatakan sikap politiknya terkait wacana penundaan Pemilu 2024 hingga rumor Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Diwawancarai wartawan seusai kegiatan doa bersama enam agama dalam momentum menyambut Hari Raya Nyepi, Rabu (2/3/2022) malam, Rudy, panggilan akrabnya, menilai tidak perlu ada penundaan Pemilu.
“Jadi tidak perlu ada penundaan Pemilu [2024]. Pemilu itu adalah konstitusi. Ada penundaan, ada perpanjangan, itu inkonstitusional. Lah itu ndak baik bagi bangsa Indonesia, bagi negara Indonesia,” tuturnya.
Baca Juga: Hasil Survei LSI: Mayoritas Warga Menolak Penundaan Pemilu 2024
Baca Juga: Hasil Survei LSI: Mayoritas Warga Menolak Penundaan Pemilu 2024
Awalnya Rudy enggan berkomentar terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dengan alasan bukan kompetensinya memberikan tanggapan tentang hal itu. Namun setelah didesak wartawan akhirnya politikus kawakan itu bersuara.
“Wah [Penundaan pemilu] kui kelase DPP, bukan kelasku. Lah kalau mau menunda pemilu itu mesti mengubah semuanya. Tidak sekadar UU pemilu, tapi semangat reformasi itu yang harus dipertahankan,” terangnya.
Baca Juga: Penundaan Pemilu 2024 Wacana yang Mengancam Demokrasi Indonesia
“Oh ya jelas lah. Wong dia [Jokowi] paham betul tentang semangat reformasi kok. Semangat reformasi jangan dikhianati. Semangat reformasi diatur bahwa pembatasan jabatan kepala negara atau kepala pemerintahan dua kali,” urainya.
Kalau semangat reformasi tidak lagi dipedomani para petinggi bangsa, Rudy menilai negara ini akan kembali ke era Orde Baru (Orba). “Ya sudah, itu semangat reformasi. Kalau ndak, kita berarti kembali ke orde baru lagi,” tegasnya.
Saat dimintai tanggapannya mengenai wacana Jokowi menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024, Rudy sempat menghindar dan enggan menjawab. Namun lagi-lagi setelah dikejar awak media, Ketua DPC PDIP Solo itu memberikan komentar.
Baca Juga: Masyarakat Sipil Harus Bersatu Mencegah Penundaan Pemilu 2024
“Woh tekono kono loh. Woh ndak, ndak mungkin lah dia, ndak mungkin. Masa bar jadi Presiden kok dadi wakil,” ungkapnya.
Rudy mengakui tidak ada aturan yang melarang seorang Presiden termasuk Jokowi untuk menjadi cawapres. Tapi menurut Rudy pertimbangan utamanya bukan tentang aturan. Banyak hal yang akan menjadi pertimbangan Jokowi.
“Beliau sudah capek juga dua periode ngurusi negara. Itu bukan pekerjaan yang ringan loh, pekerjaan yang sangat berat. Nek feeling saya ndak mungkin beliau kersa jadi Wakil Presiden,” urainya.