SOLOPOS.COM - Ilustrasi dana bansos (sorotnews.com)
Solopos.com, SUKOHARJO -- Masyarakat Sukoharjo didorong ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi warga terdampak pandemi Covid-19.
Bansos yang akan dibagikan kepada masyarakat itu ada yang dari Pemkab Sukoharjo, Pemprov Jawa Tengah, dan pemerintah pusat. Apabila ditemukan data ganda penerima bansos terdampak pandemi Covid-19, masyarakat diminta segera menginformasikan kepada pemerintah.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu (6/5/2020). Ada beragam bansos yang disalurkan kepada warga terdampak pandemi Covid-19.
Terdampak Covid-19, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah
Terdampak Covid-19, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah
Selain bansos kebutuhan pokok dari Pemkab Sukoharjo, warga tak mampu terdampak pandemi Covid-19 bakal menerima bantuan serupa dari Pemprov Jateng. Nilainya Rp200.000/bulan/keluarga.
Selain itu, ada bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp600.000/bulan. Belum lagi, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa senilai Rp600.000/bulan.
Ada 18 WNI ABK Korban Perbudakan di Kapal China, 4 Meninggal
Politikus Partai Gerindra Sukoharjo ini mencontohkan masalah yang dihadapi para kepala desa atau kades lantaran kesulitan menentukan calon penerima bansos pandemi Covid-19 sesuai 14 kriteria.
Calon penerima bantuan ditentukan lewat musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ketua RT. Apabila ada penerima yang menerima dobel segera laporkan kepada pemerintah desa agar bisa segera ditindaklanjuti.
"Ini memang ujian bagi aparatur di desa dalam menyajikan data penerima bansos. Tak mudah memang. Karena itu, masyarakat bisa mengawasi di wilayahnya masing-masing," ujar dia.
Round Up Covid-19 Wonogiri: Pasien Sembuh Jadi 5 Orang, Warga Dilarang Ronda Malam
Pria yang akrab disapa Sapto ini berharap bansos kebutuhan pokok bagi warga Sukoharjo terdampak pandemi Covid-19 yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Terlebih, anggaran yang disiapkan Pemkab Sukoharjo cukup besar yakni Rp201,7 miliar.
Tak sedikit warga yang kehilangan penghasilan lantaran terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaannya akibat pandemi Covid-19.
"Sebagai wakil rakyat, saya juga akan memantau proses penyaluran bansos di tingkat desa/kelurahan," tutur dia.
Mahasiswa Asal Bekasi Meninggal Gantung Diri di Sragen, Diduga Patah Hati
Sementara itu, Kepala Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Marzuki, mengatakan tengah mendata calon penerima BLT dana desa. Pendataan melibatkan ketua RT/RW setempat yang memahami kondisi warga di wilayah masing-masing.
"Kalau merujuk pada 14 kriteria dari pemerintah, tak ada warga yang terdaftar sebagai calon penerima bantuan. Jika ada warga yang protes dan komplain, ini risiko pengabdian sebagai pelayan masyarakat," kata dia.