SRAGEN – Direktur BPR Djoko Tingkir, Surono, saat dimintai konfirmasi terkait pernyataan Bupati Agus Fatchur Rahman soal pertemuannya dengan Wabup sebelum pencairan dana kas daerah (Kasda) di banknya menolak memberikan keterangan.

Saat ditanya apakah ada tekanan dari pihak tertentu dalam pencairan itu, Surono hanya menjawab pencairan itu sesuai norma perbankan. Dia tidak mengiyakan dan tidak membantah pertanyaan adanya tekanan pihak tertentu itu. “Saya berpegang pada normatif perbankan saja,” ujarnya singkat.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sragen, Joko Saptono, mengungkapkan permasalahan pencairan Kasda tidak perlu diperdebatkan lagi lantaran hal itu sudah terjadi. Menurut dia, dalam pencairan Kasda itu tidak ada intervensi Bupati karena melalui prosedur perbankan. Dia menegaskan yang berhak mencairkan Kasda memang hanya pihak BPR Djoko Tingkir. Soal polemik antara Bupati dan Wabup tentang pencairan Kasda itu, menurut dia, perlu ada persepsi yang sama biar tidak berlarut-larut.

Joko mencium ada pihak-pihak yang memanfaatkan presensi pertemuan informal untuk kepentingan tertentu. Presensi pertemuan itu, bagi Joko, hanya sebagai bukti pertanggungjawaban dalam pengeluaran dana konsumsi.”Presensi pada pertemuan 1 Juni itu jangan ditafsirkan sebagai hasil rapat koordinasi,” tegasnya.

Joko menilai BPR Djoko Tingkir teledor dalam kebijakan pemberian pinjaman atas nama pejabat untuk kepentingan anggaran nonbudgeter. Dia akan mencari bukti-bukti penggunaan dana tersebut karena dia khawatir dana itu ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Atas kecerobohan BPR, Joko meminta Bupati Sragen agar tegas dan memberi sanksi kepada manajemen BPR.

JIBI/SOLOPOS/Tri Rahayu

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif