SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
KLATEN—Tidak maksimalnya penyerapan belanja langsung di Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Jawa Tengah dinilai berpotensi memunculkan peluang praktik pungutan sekolah.
Hal itu dikemukakan, Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK), Abdul Muslih, Kamis (17/11). Muslih mengaku terkejut ketika mengetahui belanja langsung di Disdik Klaten baru terserap 17,5% atau Rp31,4 miliar dari alokasi anggaran Rp177,2 miliar. Padahal, tahun tutup anggaran tinggal tersisa kurang dari satu setengah bulan lagi.
“Bagaimana bisa belanja langsung baru terserap 17,5%. Sebenarnya Disdik itu bekerja atau tidak. Kalau melaksanakan program tanpa didukung dana tentu tidak maksimal. Lalu dari mana sekolah-sekolah mendapatkan uang jika belanja langsung itu belum dimanfaatkan,” papar Muslih.
Muslih menilai, tidak maksimalnya penyerapan belanja langsung di Disdik Klaten berpotensi memunculkan peluang praktik pungutan sekolah. Menurutnya, sekolah bisa saja mencari sumber dana lain menyusul belum cairnya dana dari pemerintah itu. Akibatnya, sejumlah sekolah disinyalir melakukan pungutan tidak lazim untuk menutup kekurangan dana dalam melaksanakan program yang sudah terencana.
Muslih menambahkan, waktu untuk menghabiskan belanja langsung Disdik senilai Rp177,2 miliar relatif singkat. Pasalnya, pada Desember mendatang, semua program harus sudah dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. Dia khawatir, penggunaan dana senilai Rp177,2 miliar itu bisa dipertanggungjawabkan pada akhir tahun ini, akan tetapi dengan program kegiatan fiktif.
“Kalau proyek itu fiktif tentu menjadi masalah besar. Mudah-mudahan proyek fiktif itu tidak dilakukan hanya untuk memudahkan pertanggungjawaban dari belanja langsung itu,” tambah Muslih.(SOLOPOS/JIBI/mkd)