SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI)
Perangkat desa Boyolali, pengisian perangkat desa di Boyolali mulai digoyang dengan adanya calo pengisian perdes.
Solopos.com, BOYOLALI–Agenda pengisian perangkat desa (perdes) di 261 desa di Boyolali kian dekat. Isu tentang calo perdes pun mulai menghangat. Warga yang berminat menjadi perangkat desa atau sekretaris desa mulai diiming-imingi dan dijanjikan bisa duduk di kursi perangkat dengan tarif tertentu.
“Saya ditawari sama sukarelawan, ingin jadi sekdes nggak? Tapi uangnya sampai Rp200 juta. Kalau mau bayar, ditanggung jadi,” kata warga Selo, yang enggan disebutkan namanya, saat berbincang dengan Solopos.com, Kamis (31/3/2016).
Dia tidak memerinci siapa sukarelawan yang dia maksud. “Ya pokoknya sukarelawan, gitu aja. Dia nawarin Rp200 juta. Tapi ya saya geguyu [tertawai] saja. Uang cap apa itu? Gaji perangkat hanya Rp2,4 juta kok minta uang muka Rp200 juta, kapan bisa balik modal,” kata orang tersebut.
Dia tidak memerinci siapa sukarelawan yang dia maksud. “Ya pokoknya sukarelawan, gitu aja. Dia nawarin Rp200 juta. Tapi ya saya geguyu [tertawai] saja. Uang cap apa itu? Gaji perangkat hanya Rp2,4 juta kok minta uang muka Rp200 juta, kapan bisa balik modal,” kata orang tersebut.
Menurut dia, calo tidak hanya beredar di wilayahnya. Di kecamatan lain, calo perangkat juga gentayangan dengan tarif perangkat desa berkisar Rp150 juta hingga Rp200 juta.
Sedianya, dia juga berminat untuk menjadi perangkat desa atau sekretaris desa. Namun saat ini dia belum mendapatkan sosialisasi terkait prosedur penjaringan dan seleksi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang baru saja digedok DPRD Boyolali. “Saya ingin lihat perdanya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Belum apa-apa hla kok ada yang ngobo jadi calo,” ujar dia.
Calo perangkat desa, ujar dia, mulai ‘gentayangan’ begitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali memastikan pengisian perangkat desa akan dilakukan tahun ini. Warga juga antusias dengan agenda ini. “Isu pengisian perangkat desa memang sudah sangat menghangat belakangan ini. Namun sejauh ini prosedur penjaringan dan prosesnya seperti apa belum jelas,” kata sumber tersebut.
Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Arief Wardianta, menjelaskan April ini sedianya Pemkab sudah berproses untuk merekrut perangkat desa. Namun, saat ini Bagian Pemdes masih menyusun peraturan bupati yang mengatur secara teknis penyaringan, penjaringan, seleksi, persyaratan teknis, dan sebagainya.
“Setelah penyusunan perbup selesai, masih akan dievaluasi Gubernur Jateng. Mudah-mudahan tidak lama sehingga kami bisa secepatnya sosialisasi dan merekrut perangkat desa,” kata Arief.
Soal calo perangkat desa, Arief tak mau ambil pusing. Menurut dia, perekrutan perangkat besar-besaran tahun ini sangat wajar jika diikuti dengan munculnya calo-calo. “Calo di mana-mana pasti ada. Apalagi kalau kaitannya dengan jabatan, mau pemilihan perangkat seperti ini pasti isu calo mulai gentayangan. Calo itu kan sebenarnya mung golek-golek.”
Arief belum pernah mendengar secara langsung soal calo perdes ini. Namun, isu calo pernah menimpanya saat menjadi camat Juwangi beberapa tahun lalu. Saat pemilihan kepala desa, dia dituduh menjadi calo dan menerima uang jutaan. “Dulu semuanya kades perangkat sampai saya kumpulkan. Katanya yang pegang kunci jawabannya kan camat, katanya camat mengkondisikan.”
Dia meminta warga yang mau menjadi perangkat desa mengikuti prosedur normatifnya saja. “Jangan percaya calo.” Penjaringan calon perangkat desa ada di tingkat desa dan penyaringan ada di tingkat kecamatan. “Lolos tidaknya tetap tergantung hasil tes dan ujian,” tegas Arief. Seperti diketahui, saat ini sekitar 300 posisi perangkat desa di 261 desa di Boyolali kosong.