Perangkat Desa Dilarang Jadi Fasilitator PNPM

Ilustrasi Perangkat Desa (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, KARANGANYAR — Perangkat desa dilarang menjadi fasilitator pelaksana Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada 2014. Hal ini dilakukan agar penyerapan program meningkat dan lebih tepat sasaran.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Pernyataan ini dilontarkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Karanganyar, Sri Desto Untung Raharjo di sela-sela workshop evaluasi pelaksanaan PNPN Mandiri Perdesaan 2013 di Gedung Wanita, Senin (2/12/2013).  Menurut dia, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaaan akan dilakukan langsung masyarakat setempat.

“Ada perbedaan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dengan tahun sebelumnya. Pelaksanaan akan dilakukan warga setempat bukan lagi perangkat desa.”

Dia menjelaskan warga dipilih menjadi fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan lantaran mengetahui kondisi dan permasalahan di wilayahnya masing-masing. Sehingga program pemberdayaan masyarakat itu dapat membangun berbagai aspek di masyarakat seperti perekonomian dan prasarana desa.

Anggaran yang digelontorkan PNPM Mandiri Perdesaaan bertambah Rp200 juta pada 2014. Dana tersebut sebelumnya senilai Rp13,25 miliar, kini menjadi Rp13,45 miliar yang dibagikan ke 123 desa di 12 kecamatan.

“Ini bukti keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Karanganyar. Anggarannya naik meski tak terlalu signifikan,” papar Desto.

Ada beberapa kecamatan yang telah merampungkan program pemberdayaan masyarakat antara lain Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono dan Karangpandan. Sedangkan kecamatan lainnya masih melaksanakan program hingga pertengahan Desember.

Sementara penerima dana terbesar PNPM Mandiri Perdesaan 2014 di Kecamatan Mojogedang dan Gondangrejo senilai Rp1,350 miliar. Sedangkan dana terkecil diterima Kecamatan Kerjo dan Jenawi senilai Rp1 miliar. “Tergantung kebutuhan masyarakat, wilayah Mojogedang dan Gondangrejo mempunyai penduduk kategori miskin terbanyak jadi anggarannya terbesar.”

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, menyatakan pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Tentunya, pengawasan harus dilakukan agar tak terjadi penyelewengan dana.