SOLOPOS.COM - Rina Iriani (Dok/JIBI/SOLOPOS)
Solopos.com, KARANGANYAR — Bupati Karanganyar periode 2008-2013, Rina Iriani, sudah ancang-ancang menekuni profesi sebagai pengajar di Universitas Veteran (Univet) Sukoharjo dalam waktu dekat ini. Di akhir masa jabatannya, Rina yang sudah menempuh pendidikan S-3 itu sudah menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) ke DPRD Karanganyar.
Laporan tersebut pada akhirnya diterima DPRD Karanganyar dengan berbagai catatan. Laporan Rina dinilai DPRD Karanganyar tak ringkas dan tak sistematis. Sehingga, DPRD harus memberikan beberapa rekomendasi kepada Bupati.
Setelah menyelesaikan tugas sebagai bupati, Rina mengaku ingin kembali berstatus PNS dengan mengajar di universitas. Hal ini jauh berbeda dibandingkan saat dirinya belum menjadi bupati. Waktu itu, dirinya hanya sebagai guru tingkat SD. “Saat ini, berbagai syarat untuk mengajar di universitas tinggal menunggu pelimpahan. Komunikasi dengan Kopertis juga terus dilakukan. Harapannya, begitu tak menjadi bupati, saya langsung bisa mengajar,” katanya saat ditemui Solopos.com di Gedung DPRD Karanganyar, Sabtu (2/11/2013).
Rina mengakui profesi mengajar sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dirinya siap menanggalkan jabatan bupati untuk mentransfer ilmu yang pernah dimilikinya di tingkat universitas. “Saya sudah siap mengajar lagi. Motivasi mengajar masih tinggi, apalagi syarat-syarat alih status dari guru SD ke universitas sudah hampir selesai,” katanya.
Menyikapi LKPJ yang disusun bupati, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Tri Hariyadi menganggap laporan yang disusun Bupati tidak ringkas dan tidak sistematis. Pasalnya, dalam laporan tersebut tidak disusun sesuai sistematika penyusunan laporan pertanggungjawaban. Laporan yang disusun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemda kepada Pemerintah Pusat sudah bisa diterima.
“Menurut saya, kinerja Bupati selama kurun waktu 2008-2013, sudah lumayan. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban bupati. Hanya, kami berharap bupati dapat melaporkan laporan itu sesuai rekomendasi yang kami berikan, yaitu harus sistematis,” katanya.