SOLOPOS.COM - ILUSTRASI (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)
Solopos.com, SOLO -- Pemkot Solo mendapatkan penghargaan peringkat pertama terinovatif dalam Anugerah Kota Inovatif dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN).
Solo mengalahkan Semarang pada peringkat kedua dan Cimahi yang menduduki peringkat ketiga. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Solo, Tulus Widajat, mengatakan penilaian penghargaan itu dengan mengukur indeks daya saing daerah (IDSD) inventor.
Penilaian juga meliputi lembaga litbang maupun pemerintah daerah melalui pengukuran empat aspek, 12 pilar, 23 dimensi, dan 97 indikator. “Ini adalah langkah Kemenristek/BRIN setiap tahunnya mulai tahun 2018 sampai sekarang,” katanya kepada Solopos.com melalui telepon, Selasa (10/11/2020).
Berdasarkan hasil pengukuran IDSD oleh Kemenristek/BRIN, pada 15 Oktober 2020 ada tindak lanjut dalam bentuk paparan oleh kepala daerah. Paparan itu dengan kolaborasi ABGC, yakni akademisi, bisnis, government, komunitas, dan media, dalam rangka crosscheck data pendukung dan indikator yang sudah diunggah.
“Hasil crosscheck, Kota Solo mendapat nilai tertinggi pada ekosistem inovasi. Hal ini didukung dengan adanya kesiapan teknologi, baik infrastruktur maupun suprastruktur, dukungan inkubator bisnis dan teknologi. Juga keberadaan startup dan para inventor serta kreator yang selalu hadir memberikan solusi masalah Pemkot,” ucap Tulus.
Perangkat Desa Positif Corona, 3 Kantor Pemdes di Sukoharjo Lockdown
“Untuk kategori Kota Inovatif, Solo menempati peringkat pertama, kemudian Kota Semarang pada peringkat kedua, dan Kota Cimahi pada peringkat ketiga,” katanya.
Tulus mengatakan berdasarkan hasil analisis indeks daya saing, setiap indikator sudah memenuhi level indikator yang baik. Hanya perlu peningkatan menjadi lebih baik lagi, khususnya pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Joe Biden Menangi Pilpres AS Jadi Angin Segar Ekspor Tekstil Soloraya, Kok Bisa?
Pengukuran kinerja ini melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Juga mengoptimalkan peran serta lembaga keuangan bukan bank dalam mendukung bisnis UMKM.
“Tapi, ada beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian kita semua. Terutama kuantitas hilirisasi dan komersialisasi hasil inovasi harus kita dorong lebih keras. Hal itu supaya masyarakat bisa menikmati nilai manfaatnya secara lebih luas. Sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.