Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Boyolali (Espos)--Perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), termasuk TKI yang berasal dari Kabupaten Boyolali, hingga kini dinilai belum optimal.
Terkait hal itu, Komisi IV DPRD Boyolali mengusulkan adanya kerja sama dengan Imigran Care yang diharapkan bakal mendorong disusunnya peraturan daerah (Perda) tentang TKI di Boyolali.
Anggota Komisi IV DPRD Boyolali, Turisty Hindriya mengemukakan hingga saat ini perlindungan yang diberikan Pemkab setempat terhadap para pahlawan devisa yang berasal dari Kota Susu tersebut, baru sebatas pada pengantaran.
“Bentuk perlindungan lainnya terhadap para TKI asal Boyolali ini, hingga kini belum dapat dilakukan,” ungkapnya kepada wartawan di Boyolali, Sabtu (29/5).
Untuk mengoptimalkan upaya perlindungan yang diberikan terhadap para TKI tersebut, Turisty mengusulkan agar Pemkab menjalin kerja sama, salah satunya dengan pihak Imigran Care.
Kerja sama itu, menurut Turisty diperlukan mengingat hingga saat ini masih terdapat sejumlah kasus atau permasalahan menyangkut TKI.
“Dari hasil temuan Imigran Care yang belum lama ini berkunjung ke Boyolali, diketahui masih banyak TKI asal Boyolali yang ilegal.
Selain itu beberapa kasus TKI Boyolali yang meninggal di negara asing,” paparnya.
Hal yang tidak kalah penting menurut Turisty, adalah bagaimana perhatian Pemkab terhadap mantan TKI yang sudah kembali ke tempat asalnya.
”Salah satu contoh saja mantan TKI di Jakarta. Mereka diberi bantuan modal sekitar Rp 25 juta untuk usaha. Tentu hal itu sangat bagus untuk memberdayakan TKI. Apalagi, mereka tentu juga sudah membawa modal dari hasil kerjanya
dari Negara tempatnya bekerja,” imbuhnya.
sry