Perluasan KKOP Adi Soemarmo, harga lahan akhirnya disepakati

Solopos.com (Solopos.com)–Setelah melalui proses tawar menawar, akhirnya PT Angkasa Pura I Bandara Adi Soemarmo dan ratusan warga di dua desa di Kecamatan Ngemplak, yakni Desa Dibal dan Gagaksipat, menyepakati harga yang ditawarkan pihak Angkasa Pura untuk perluasan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Adi Soemarmo  yaitu Rp 300.000/m2.

Kesepakatan itu terjadi setelah dilakukan musyarawarah antara pihak PT Angkasa Pura I dan warga di Balaidesa Dibal, Jumat (19/8/2011). Dari pantauan Espos, proses musyawarah harga ganti rugi untuk pembebasan lahan itu berjalan cukup alot. Dalam pertemuan yang difasilitasi tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Boyolali itu, warga meminta kejelasan akan rencana pembebasan itu. Pasalnya, sudah cukup lama warga menanti kepastian akan proses ganti rugi tersebut.

Salah seorang perwakilan warga Desa Dibal, Jaelani, mengatakan pihak warga berharap musyawarah bisa menghasilkan kesepakatan dan tidak merugikan warga di sekitar bandara.  “Kami juga meminta jika memang ada kesepakatan, pihak Angkasa Pura segera melakukan pembayaran kepada warga dan diberikan tenggat waktu untuk pindah ke tempat setelah pembayaran selesai,” ujarnya.

Sedang, warga lainnya, Muslim Mudzakir, mengatakan warga menunggu kepastian tentang rencana perluasan KKOP itu. Pasalnya, sudah sekitar empat tahun menunggu kepastian akan rencana tersebut.

Dalam musyawarah itu, pihak warga yang diwakili, Gimo langsung membuka harga penawaran Rp 350.000/m2. Harga itu, jelasnya, didasarkan atas kesepakatan yang dilakukan warga sebelumnya dan melihat kondisi lahan yang ada. ”Munculnya harga Rp 350.000/m2 itu didasarkan atas kesepakatan warga dan angka obyektif dari masyarakat,” ujar Muslim.

Adanya tawaran warga itu, PT Angkasa Pura I yang diwakili Faizin mengatakan pihaknya mengajukan penawaran Rp 280.000/m2.  Menurut Faizin, angka itu didasarkan pada perhitungan nilai jual objek pajak (NJOP), penilaian dari tim appraisal dan kemampuan perusahaan. Selain itu, lokasi yang akan dibebaskan tersebut merupakan kawasan tidak komersial.

“Lahan yang akan dibebaskan itu merupakan kawasan untuk take off dan landing pesawat. Sehingga, harus bebas dari permukiman warga. Hal itu demi keselamatan warga dan penerbangan itu sendiri,” jelas dia.

Dengan penawaran dari PT Angkasa Pura I itu, warga tidak menyanggupi dengan harga tersebut. Bahkan, perwakilan warga justru langsung menurunkan nilai tawarnya menjadi Rp 300.000/m2. Dengan penurunan itu, pihak Angkasa Pura hanya menaikkan harga dari Rp 280.000/m2, kemudian naik menjadi Rp 290.000/m2. Hingga, akhirnya disepakati Rp 300.000/m2, sesuai dengan penawaran dari pihak warga.

Faizin menjelaskan anggaran pembebasan lahan itu sudah dialokasikan pihak PT Angkasa Pura I dalam tahun 2011 ini. Sehingga, akhir tahun 2011 proses ganti rugi itu bisa terselesaikan. Ditambahkannya, dengan adanya kesepakatan harga dengan warga tersebut, diperkirakan akhir September mendatang, proses pembayaran sudah bisa dilaksanakan. “Adanya lahan tersisa akibat pengukuran itu akan diinventarisasikan dan diusulkan ke direksi PT Angkasa Pura I,” pungkas dia.

Sementara, dari informasi yang dihimpun Espos, menyebutkan jumlah bidang tanah yang dibebaskan tersebut berjumlah 166 bidang tanah, yang terdiri dari 121 bidang tanah di Desa Dibal dan 45 bidang tanah di Desa Gagaksipat. Lokasi pembebasan itu berada di sisi timur ujung landasan bandara Adi Soemarmo.

(fid)

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif