SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
ilustrasi (dok)
SOLO--Kalangan DPRD Kota Solo meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan yang muncul di lapangan, menyusul diberlakukannya tarif parkir baru berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 9/2011 tentang Retribusi Daerah.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Muhammad Rodhi, seharusnya berbagai polemik seputar masalah parkir tersebut tidak perlu diperpanjang, melainkan harus segera dicarikan solusi terbaik.
“Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, apakah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen-red) menilai itu Pemkot yang salah, atau Pemkot melempar bahwa itu kesalahan pengelola parkir. Yang jelas yang lebih utama sekarang ini adalah harus ada koordinasi yang baik antarberbagai pihak terkait,” tegas Rodhi ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (27/1/2012).
Rodhi meminta UPTD Perparkiran segera memanggil kalangan pengelola parkir, hingga juru-juru parkir (Jukir) yang ada guna menyosialisasikan lebih lanjut aturan yang ada saat ini.
“Lebih baik panggil semua pengelola parkir yang memenangkan lelang maupun telah ditunjuk Pemkot untuk mengelola parkir, beri penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang aturan baru tersebut, termasuk menegaskan tugas dan tanggung jawab mereka. Bila perlu kumpulkan pengelola atau Jukir sesuai zona-zona yang telah ditetapkan dalam Perwali tersebut,” imbuh dia.
Salah satu contoh, kata Rodhi, penegasan tentang pembagian zona-zona parkir yang sudah diatur dalam peraturan walikota (Perwali) perparkiran.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto menilai perlunya pengawasan langsung oleh personel dinas terkait terhadap pelaksanaan aturan baru di lapangan.
“Sudah seharusnya dalam masa peralihan ini, Dishubkominfo, khususnya UPTD Perparkiran, menerjunkan personel untuk memantau pelaksanaan aturan baru itu di lapangan,” tegasnya.
(JIBI/SOLOPOS/Septhia Ryanthie)