SOLOPOS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo melantik 60 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, di Hotel Tosan Solobaru, Grogol, Sukoharjo, Rabu (4/1/2023). (Solopos.com/Magdalena Naviriana Putri).
Solopos.com, SUKOHARJO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo melantik 60 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, di Hotel Tosan Solobaru, Grogol, Sukoharjo, Rabu (4/1/2023).
Pelantikan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pengambilan sumpah janji dan pelantikan anggota PPK sejumlah 60 tersebut terdiri atas 48 laki-laki (80%) dan 12 perempuan (20%).
Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda, menyebut capaian persentase perempuan kurang dari 30%. Hal tersebut dikarenakan sejak awal jumlahnya tak memenuhi kuota baik berdasarkan pendaftaran maupun hasil kompetisi.
Ketentuan jumlah PPK perempuan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 36 Tahun 2018, pada Pasal 1 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28.
Ketentuan jumlah PPK perempuan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 36 Tahun 2018, pada Pasal 1 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28.
Pada ayat 1 disebutkan bahwa anggota PPK berjumlah lima orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sementara, ayat 2 menyebutkan, komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
Nuril mengatakan ke depan dalam Pemilu Serentak 2024 seluruhnya akan berbasis TI. Hal itu menjadi implementasi dari hasil evaluasi karena jatuhnya banyak korban karena kelelahan pada pemilu sebelumnya.
“Ini akan dipermudah sistemnya, otomatis dari sisi [sumber daya manusia] SDM akan dipermudah. PPK harus lebih siap karena sudah berbasis TI. Sehingga beberapa data bersifat digital itulah yang perlu disiapkan, PPK juga harus melek TI,” tegas Nuril.
Dia mengatakan tingkat kerawanan kemungkinan terjadi karena pelaksanaan pemilu secara serentak dan berbeda dengan pemilu sebelumnya.
Untuk menekan hal itu, menurutnya dibutuhkan sosialisasi lebih dalam kepada masyarakat dan khususnya penguasaan TI oleh PPK.
Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan tahun 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Mengingat pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak.
“Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama,” kata Bupati Etik.