SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemiskinan. (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
Solopos.com, SOLO — Data kemiskinan Kota Solo kembali ramai diperbincangkan seiring pernyataan juru bicara PKS, Muhammad Kholid, yang menyebutkan angka kemiskinan di Kota Bengawan pada 2021 tertinggi di Jawa Tengah (Jateng) untuk kategori kota.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pun merespons dengan meminta agar pihak-pihak terkait mengecek data Badan Pusat Statistik (BPS). Lalu bagaimana sebenarnya data kemiskinan Solo dibandingkan daerah lainnya?
Hasil penelusuran Solopos.com, merujuk dokumen Jawa Tengah dalam Angka 2022, Senin (19/9/2022), jumlah penduduk miskin di Solo 2021 tercatat 48.790 orang. Jumlah itu sekira 9,4 persen dari jumlah penduduk Kota Bengawan.
Bila dibandingkan dengan kota-kota lain di Jateng, persentase kemiskinan Solo pada 2021 memang tertinggi dibandingkan kota lain. Misalnya Kota Magelang yang persentase kemiskinannya 7,75 persen atau Salatiga di angka 5,14 persen.
Bila dibandingkan dengan kota-kota lain di Jateng, persentase kemiskinan Solo pada 2021 memang tertinggi dibandingkan kota lain. Misalnya Kota Magelang yang persentase kemiskinannya 7,75 persen atau Salatiga di angka 5,14 persen.
Begitu juga Kota Semarang yang persentase kemiskinannya hanya 4,56 persen, Pekalongan 7,59 persen, dan Tegal 8,12 persen. Untuk Semarang, walau persentase kemiskinannya terendah, tapi dari sisi jumlah penduduk miskinnya menjadi yang terbanyak.
Baca Juga: Angka Kemiskinan Naik, 48.790 Warga Solo Miskin
Persentase kemiskinan Boyolali masih di angka 10,62 persen, Klaten 13,49 persen, Wonogiri 11,55 persen, Karanganyar 10,68 persen, dan Sragen 13,83 persen. Data itu diakui Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Riyanto.
“Kemarin salah satu kritik PKS kan itu. Saat setahun Mas Gibran memimpin Solo kalau tidak salah. Artinya itu jadi PR [pekerjaan rumah] Mas Wali untuk secara kuantitatif bagaimana menekan angka itu semakin kecil,” tuturnya mengenai angka kemiskinan Solo yang disebut tertinggi se-Jateng itu.
Baca Juga: Duh, Angka Kemiskinan Solo Tertinggi Kategori Kota di Jateng Versi BPS
Juga secara kualitatif bagaimana Pemkot Solo menaikkan kesejahteran masyarakat. Caranya dengan berbagai program atau inovasi, yang pada ujungnya menyentuh masyarakat miskin. Sugeng mengakui program untuk itu sudah ada.
“Sudah ada, sudah kelihatan. Tapi kalau mau melihat fakta-fakta lapangan itu kan sepertinya masyarakat butuh edukasi yang lebih. Dalam arti perlu ada model pendampingan plus permodalan,” ungkap Sugeng.
Politikus PKS Solo itu menilai program pemberian bantuan langsung tunai atau BLT cenderung memanjakan masyarakat. Selain itu program seperti itu dinilai tidak menyelesaikan permasalahan warga karena hanya dikasih.
Baca Juga: Angka Kemiskinan Solo Naik Versi BPS, DPRD: Bukan Kondisi Riil
“Karena hanya dikasih, setelah itu ditinggal. Beda dengan program pendampingan, dielaborasi yang jadi kemampuan atau kebisaan, passion, lalu permodalan yang bisa bergerak, dan pendampingan agar dia naik kelas,” terangnya.