PERSIAPAN PILPRES 2014 : 200 Anggota Linmas Dilatih Persiapan Pengamanan Pilpres

Solopos.com, KLATEN–Sebanyak 200 orang anggota perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten Klaten dilatih beladiri dan pengendalian huru hara, Kamis (22/5/2014). Latihan yang diadakan di halaman Pemkab Klaten tersebut untuk persiapan pengamanan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

Kepala Bidang Linmas Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol) dan Linmas Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Noor Hadi, mengatakan pelatihan tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Ada pelatihan beladiri militer atau tanpa alat yang dilatih perwakilan anggota Kodim 0723/Klaten. Sedangkan pelatihan pengendalian huru hara dilatih oleh perwakilan anggota Polres Klaten.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Pelatihan ini hanya sehari, tetapi waktunya bergiliran di 35 kabupaten/kota se-Jateng. Jumlah anggota linmas yang dilatih dari masing-masing kabupaten/kota sebanyak 200 orang. Pelatih dari Kodim dan Polres di masing-masing daerah,” katanya saat ditemui solopos.com, di halaman Pemkab Klaten, seusai acara pembukaan, Kamis.

Ia menyatakan tujuan pelatihan itu untuk memberikan pembekalan dan keterampilan para anggota linmas. Selain itu, juga untuk persiapan pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) terutama saat Pilpres yang akan diadakan pada awal Juli 2014.

Noor Hadi berharap para anggota linmas tersebut bisa membantu aparat keamanan untuk mengamankan wilayah masing-masing. Selain itu, bisa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) anggota linmas.

Terkait kesejahteraan para anggota linmas, Noor Hadi, berharap pemerintah daerah sebagai pemilik linmas untuk memperhatikan kesejahteraan mereka. “Misalnya di Klaten yang berada di bawah Satpol PP [Satuan Polisi Pamong Praja]. Sebaiknya Satpol PP mengajukan anggaran untuk kesejahteraan anggota linmas dengan mengajukan dana dalam APBD Kabupaten,” tuturnya.

Kesejahteraan itu di antaranya bantuan biaya kesehatan, santunan, dan tali asih. Sebab, lanjut dia, para anggota linmas berasal dari warga yang bekerja secara sukarela untuk membantu pengamanan di wilayah. Jadi, mereka hanya mendapat honor dari sukarela warga saat ada kegiatan di daerah, seperti saat hajatan atau ada kematian.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jateng tidak bisa menganggarkan dana karena tidak memiliki anggota linmas secara langsung. Pihaknya hanya bisa menganggarkan dana saat ada Pemilu Gubernur. Sedangkan untuk Pilpres, ia pun berharap pemerintah pusat bisa menganggarkan dana dalam APBN yang diberikan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk honor pengamanan di TPS.