PERTANIAN BOYOLALI : Ini Wacana Pemkab Cegah Alih Fungsi Sawah

Pertanian Boyolali, Pemkab Boyolali menggagas tukar guling sawah untuk mencegah alih fungsi lahan.

Solopos.com, BOYOLALI–Inovasi untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan di Boyolali terus digagas. Selain diiming-imingi bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pemilik sawah irigasi teknis seluas sampai dengan 5.000 meter persegi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali juga siap memfasilitasi tukar guling lahan bagi warga yang ingin membuat bangunan tetapi hanya memiliki lahan sawah.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Boyolali, Juwaris, pemilik sawah yang ingin membuat bangunan diminta tidak memanfaatkan sawah yang dimiliki, namun mencari lahan alternatif. “Pemilik sawah bisa lapor ke kami, atau camat, bisa juga ke kepala desa, nanti akan kami carikan lahan pengganti berupa lahan kering yang senilai, bisa dari kas daerah atau yang lainnya. Yang penting, sawah itu jangan dialihfungsikan,” kata Juwaris, saat berbincang dengan Solopos.com, Senin (9/5/2016).

Kebijakan ini sudah mulai disosialisasikan namun belum ada warga yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Peraturan daerah (perda) terkait pembebasan pajak bagi sawah teknis juga saat ini masih disusun. “Kami berharap melalui inovasi-inovasi tersebut bisa mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan,” ujar dia.

Berdasarkan data tiga tahun lalu, lanjut Juwaris, lahan sawah di Boyolali seluas 22.870 hektare, terdiri atas sawah teknis dan sawah tadah hujan. Tahun ini, sawah teknis dan tadah hujan itu sedang diinventarisasi ulang sebagai bahan penyusunan perda terkait pembebasan pajak bagi sawah irigasi teknis.

“Nanti akan terbaca, blok-blok sawah di desa-desa itu, mana saja yang akan bebas pajak, mana saja yang harus dipertahankan.”

Selama ini, pemerintah telah memberikan banyak insentif seperti bantuan pupuk dan benih bagi petani di lahan pertanian berkelanjutan. Namun, insentif ini kurang banyak direspons. Alih fungsi lahan pertanian tetap saja terjadi. “Jadi memang butuh inovasi, salah satunya pembebasan PBB dan memfasilitasi tukar guling lahan sawah dengan lahan kering,” ujar Juwaris.

Menurut Juwaris, inovasi ini menjadi salah satu latar belakang Boyolali terpilih sebagai lokasi penyelenggaraan Kongres Pangan Dunia oleh Badan Pangan Dunia, FAO, Oktober mendatang.

Pemkab Boyolali melalui BKP3 dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanbunhut) mulai mempersiapkan berbagai infrastruktur untuk ajang tersebut. Selain mempersiapkan area panen raya yakni sawah seluas 100 hektare di Banyudono dan tanaman pepaya, Pemkab juga mulai membangun embung di Kompleks Pemkab Boyolali, di Kemiri, Mojosongo. Kepala Dispertanbunhut Boyolali, Bambang Purwadi, mengatakan pembangunan embung berkapasitas kecil atau disebut balong akan mendukung kegiatan pertanian di kompleks pemkab. Balong tersebut akan mendapat suplai air dari PUDAM Boyolali.