Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Klaten (Espos)--Sejumlah petani di daerah aliran sungai (DAS) Pusur, Klaten meminta keadilan kepada Pemkab setempat yang dinilainya tidak akomodatif terhadap kepentingan mereka.
Mereka menuding Pemkab setempat lebih berorientasi kepada peningkatan investasi atas privatisasi air daripada meningkatkan kesejahteraan petani.
Demikian dikemukakan koordinator petani di DAS Pusur, Mardjono SPh saat ditemui wartawan di sela-sela acara rapat koordinasi petani DAS Pusur di Balaidesa Boto Kecamatan Wonosari, Klaten, Sabtu (6/2).
Menurut Mardjono, setidaknya terdapat 3.000 hektare (ha) lahan pertanian yang mengandalkan pengairan dari Sungai Pusur pada saat musim kemarau. Ke-3.000 ha lahan pertanian itu terdapat di 46 desa yang tersebar di lima kecamatan yakni Polanharjo, Tulung, Delanggu, Wonosari, dan Juwiring. Bagi kami, Sungai Pusur mempunyai peran yang sangat vital terutama pada saat musim kemarau.
Akan tetapi, selama beberapa tahun terakhir debit air di Sungai Pusur semakin berkurang akibat kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan peningkatan investasi melalui perusahaan air minum,” papar Mardjono didampingi anggota Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Daerah Irigasi Bagor Kecamatan Juwiring, Martono.
Lebih lanjut, Mardjono menjelaskan, setidaknya terdapat dua perusahaan besar yakni PT Tirta Investama dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Mardjono menuding, dua perusahaan air minum tersebut telah melakukan privatisasi sumber air Sungai Pusur yang berada di Umbul Ingas.
Saat ini PDAM sudah mengambil 800 ml/detik. Bahkan mereka berencana menaikkannya menjadi 1.300 ml/detik. Kalau sudah seperti itu, para petani yang akan menjadi imbasnya karena kekurangan pasokan air pada saat musim kemarau,” tutur Mardjono.
m82