Solopos.com, WONOGIRI — Mayoritas petani di Wonogiri merupakan petani gurem yang memiliki lahan pertanian kurang dari setengah (0,5) hektare. Hal itu menyebabkan petani tidak bisa hidup hanya mengandalkan usaha pertaniannya.
Meski sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) Wonogiri, masalah kesejahteraan petani masih menjadi tantangan.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Wonogiri, Rahmad Iswanto, mengatakan berdasarkan data Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap I, jumlah total petani di Wonogiri sebanyak 197.508 orang. Dari jumlah itu sebanyak 151.265 atau 77% adalah petani gurem.
Petani gurem adalah petani yang mengelola atau menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare (ha). “Artinya setiap 100 petani di Wonogiri, sebanyak 77 diantaranya adalah petani gurem. Mereka hanya mengelola sedikit lahan pertanian,” kata Rahmad kepada Solopos.com, Rabu (13/12/2023).
Menurut Rahmad, jumlah petani gurem itu bertambah 15.163 orang selama sepuluh tahun terakhir. Di sisi lain, usaha pertanian perorangan di Wonogiri turun sebanyak 15,80% dari 234.575 unit pada 2013 menjadi 197.508 unit pada 2023.
Hal itu menunjukkan lahan pertanian yang dikelola petani semakin sempit. Dia menyampaikan peningkatan jumlah petani gurem rerata karena para petani di Wonogiri menerima warisan lahan pertanian. Orang tua petani membagikan warisan lahan pertanian kepada anak-anak mereka.
Misalnya orang tua petani semula mempunyai satu ha lahan sawah, kemudian membagi rata kepada tiga-empat anaknya, sehingga masing-masing anak hanya memiliki dan mengelola maksimal 0,25 ha saja.
Menurut Rahmad, kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri. Jika masalah ini tidak bisa segera teratasi, sulit bagi petani keluar dari jurang kemiskinan.
Penyumbang Kemiskinan Tertinggi
Menurut data BPS Wonogiri, berdasarkan pekerjaan, pada 2022 petani berkontribusi sebanyak 29,95% terhadap kemiskinan di Wonogiri. Ini sekaligus menjadi penyumbang tertinggi kemiskinan dibandingkan pekerjaan lain.
“Dengan kondisi itu, wajar petani berkontribusi tinggi terhadap kemiskinan di Wonogiri. Perlu diingat, buruh tani belum masuk perhitungan dalam sensus ini, sebab definisi petani dalam hal ini yaitu mereka yang memiliki, menguasai, atau mengelola usaha pertanian,” jelas Rahmad.
Dia melanjutkan data ST 2023 ini bisa menjadi pijakan bagi pembuat keputusan di Pemkab Wonogiri dalam merumuskan kebijakan yang bisa mengatasi masalah petani gurem itu. Rahmad menyebut akan sulit bagi Pemkab Wonogiri bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan tanpa menyentuh petani.
Pada kenyataannya jumlah petani gurem di Wonogiri cukup besar. “Sistem perniagaan pertanian harus dibentuk dan ditata betul. Data yang kami peroleh dari sensus, yang menjadi permasalahan utama petani adalah ketiadaan kepastian harga saat panen,” katanya.
Mulai tahun depan, Rahmad mengatakan BPS akan punya dan rilis data tingkat inflasi. Data itu bisa menjadi data pendukung bagi pengambil kebijakan.
Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Wonogiri, Dwi Sartono, menerangkan rata-rata petani di Wonogiri hanya mengelola lahan sekitar 2.000 meter persegi atau masuk kategori gurem.
Dengan luasan itu, sangat sulit bagi mereka untuk hidup dari hasil bertani. Apalagi yang mereka tanam kebanyakan tanaman pangan.
Dwi menjelaskan kenyataan di lapangan selama ini banyak petani yang justru tombok ketika melakukan usaha pertanian. Banyak dari mereka terpaksa utang ke bank demi modal menanam. Padahal hasil dari pertanian itu tidak seberapa.
“Ketika ada swasembada pangan, secara makro, oke itu bagus. Tetapi secara mikro, petani sulit, nangis getih. Itu beneran. Artinya, saat swasembada pangan, harga pangan murah, sementara lahan yang dikelola petani kecil, jelas itu malah merugikan petani,” ungkap Dwi.
Penyumbang Terbesar PDRB
Menurut pria lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu, luas lahan minimal agar petani bisa hidup dari usaha pertanian yaitu 2 ha. Dengan luasan itu, petani bisa mendapatkan penghasilan Rp3 juta-Rp4 juta per bulan jika mereka menanam tanaman pangan seperti padi atau jagung.
“Sebenarnya kalau lahan sempit, alternatifnya bisa tanam hortikultura, tetapi dengan catatan perawatannya harus ekstra. Risiko nya juga cukup besar,” ujar dia.
Salah satu petani gurem di Desa Jendi, Selogiri, Wonogiri, Munawir, mengaku hanya memiliki 2.500 meter persegi lahan sawah yang dikelola. Lahan seluas hanya mampu untuk dikonsumsi mandiri selama tiga bulan ke depan.
Dia menyebut lahan yang dikelola itu warisan dari orang tua. Sedianya orang tua dia memiliki satu bau (7.400 meter)
“Kalaupun [hasil panen] ada yang dijual, itu enggak banyak. Yang penting sudah tidak lagi mikir beli beras. Kalau sudah tidak punya beras, bingung nanti mau makan apa,” kata Munawir saat ditemui Solopos.com di area persawahan Desa Jendi, Selasa (12/12/2023).
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan Pangan) Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, menyampaikan sektor pertanian memang menyumbang PDRB paling besar di Wonogiri, yaitu 29,10%.
Namun, hal itu diakui belum bisa memberikan kesejahteraan kepada petani. Bertambahnya petani gurem masih menjadi persoalan mengapa petani belum bisa hidup layak di Wonogiri.
“Tetapi, untuk menjadi wilayah yang maju, memang PDRB yang tinggi harus berubah, dari yang semula sektor pertanian menjadi industri. Sektor pertanian akan tetap menjadi penopangnya,” kata Baroto.
Dia menambahkan berdasarkan data Dispertan Pangan Wonogiri, luas lahan sawah lestari dan dilindungi sekitar 34.000 ha dan jumlah petani padi di Wonogiri lebih kurang 170.000 orang.
Artinya kepemilikan lahan petani rerata hanya 2000 meter persegi. Padahal idealnya, luas lahan pertanian pangan minimal 2 ha. “Maka untuk kesejahteraan petani, memang masih jauh,” kata Baroto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
