SOLO — Dinamika pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2013 terus mengorbankan persoalan birokrasi di Kota Bengawan. Selain pelantikan wakil walikota dan pengisian tiga pejabat eselon II yang terancam molor, sanksi bagi pelaku pungli surat pengurusan waris ikut terimbas.
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, saat ditemui wartawan di Balaikota, Senin (18/3/2013), mengaku sudah menerima rumusan sanksi bagi PNS pelaku pungli. Hanya dirinya baru bisa menjatuhkan sanksi setelah daftar usulan nama eselon II turun dari provinsi. Hal ini lantaran sanksi pungli disebut-sebut mengerucut mutasi hingga penurunan jabatan.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Saya sudah pegang datanya. Sanksinya seperti apa nanti dulu, tunggu provinsi,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, kisruh pungli pengurusan surat waris mulai pecah sejak awal Februari. Penyelesaian pungli yang diduga melibatkan pejabat di Kecamatan Serengan ini seolah menguap beberapa lama. Baik Sekretaris Daerah, Budi Suharto, maupun Kepala Inspektorat, Untara, enggan memberi komentar soal nasib kasus tersebut.
Kelambanan birokrasi ini disebut-sebut berakar dari pencalonan Gubernur Jateng, Bibit Waluyo dan Sekda Jateng, Hadi Prabowo (HP) dalam pilgub. Diketahui, HP adalah Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Jateng, sementara Bibit menjadi salah satu anggotanya. Untuk persiapan kampanye, HP bahkan telah mengajukan cuti sejak 13 Maret hingga 11 April.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Etty Retnowati, menyebut respons Pemprov atas pengisian eselon II terlalu lamban. Diketahui, tiga jabatan eselon II yang kosong yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Asisten Pemerintahan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
