SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo Rudy meninjau ronda malam yang dilakukan warga (Instagram/@humaspemkotsurakarta).
Solopos.com, SOLO — Perolehan suara untuk calon wali kota-calon wakil wali Kota Solo dari PDIP berpotensi turun pada Pilkada Solo 9 Desember 2020.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, saat diwawancarai wartawan di Gedung DPRD Solo, Senin (15/6/2020).
Kemungkinan turunnya perolehan suara pasangan cawali-cawawali dari PDIP dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. “[Pemilu] Kan yang milih rakyat. Rakyat yang paling banyak kan PDIP. Nah ini pasti ada pengaruh lah. Orang kalau takut betul, dipaksa pun tidak berangkat kok,” ujar dia.
Pensiunan PNS hingga Keluarga Perangkat Desa Ngarum Ngrampal Sragen Terima BST, Kok Bisa?
Pensiunan PNS hingga Keluarga Perangkat Desa Ngarum Ngrampal Sragen Terima BST, Kok Bisa?
Namun Rudy mengaku jajaran PDIP Solo sudah siap menghadapi pertarungan politik di Pilkada 2020. Begitu rekomendasi cawali-cawawali Solo dari DPP PDIP turun, dia akan langsung menyampaikan ke semua jajaran partai.
Tapi Rudy tidak mau berbicara banyak terkait siapa yang mungkin mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Menurut dia, rekomendasi cawali-cawawali menjadi urusan DPP PDIP.
Sidak Ke Mal, Wawali Solo Dapati Antrean Di Kasir Abaikan Jarak Aman
Ditanya strategi pemenangan cawali-cawawali dari PDIP pada Pilkada Solo 2020, Rudy enggan menyampaikan. Dia beralasan strategi pemenangan pilkada merupakan rahasia yang tidak bisa diumbar ke publik.
Namun yang jelas, dia menegaskan sudah menyiapkan strategi tersebut. Apalagi DPC PDIP Solo sudah berpengalaman beberapa kali mengikuti pilkada dan terlibat dalam berbagai pemilu.
“Kami sudah terbiasa dengan pemilu. Tapi besok itu bukan pesta demokrasi kok. Soalnya orang nyoblos wedi [takut]kena virus,” papar dia.
2 Kasus Baru Positif Covid-19 di Sukoharjo, Salah Satunya Bakul Jamu
Disinggung tentang anggaran Pilkada 2020, Ketua DPC PDIP yang juga Wali Kota Solo menyatakan Pemkot tak mampu mengkaver tambahan anggaran yang diminta KPU.
Tambahan anggaran itu mencapai Rp10,6 miliar. Saat ini menurut dia Pemkot Solo sedang mengalami kesulitan anggaran lantaran tersedot untuk penanganan Covid-19.
Dia mencontohkan kesulitan Pemkot Solo membayar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun ini. “Wong bayar listrik ora isa kok bayar pilkada. Nanti minta pusat. Pemkot ndak mungkin bisa bayar Rp11 miliar,” urai dia.
Diprotes Warga, Data Penerima BST Desa Ngarum Ngrampal Sragen Direvisi
Disinggung opsi penggunaan anggaran Covid-19 untuk protokol kesehatan pilkada, Rudy menyatakan tidak bisa. Sebab anggaran tersebut sudah diploting di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
OPD itu seperti puskesmas dan rumah sakit (RS). “Di Perppu bunyinya pemda dapat dibantu APBN. Ya harapan kami nanti dari APBN,” sambung dia.