SOLOPOS.COM - Ilustrasi
Pilkada Klaten 2015 disikapi secara netral oleh perangkat desa yang tergabung dalam PPDRI.
Solopos.com, KLATEN – Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) menegaskan netral pada Pilkada Klaten 2015. Pengurus PPDRI memilih fokus memperjuangkan hak perangkat desa.
Hal itu ditegaskan Ketua PPDRI Klaten, Jumakir, kepada wartawan, Senin (7/12/2015). “Secara organisasi kami netral. Tidak mendukung calon siapapun. Kami komitmen memperjuangkan hak-hak perangkat desa sesuai konstitusi yang ada,” kata dia.
PPDRI memilih bersikap netral pada pilkada lantaran tak mau larut dalam euforia dukung mendukung pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup). Dikhawatirkan, hal itu akan memecah belah perangkat desa.
Untuk diketahui, anggota PPDRI di Kabupaten Klaten sekitar 1.500 orang. Mereka tersebar di seluruh kecamatan di Klaten.
Jumakir tak menampik beberapa waktu terakhir ada pasangan cabup dan cawabup serta tim sukses yang mencoba mendekati pengurus PPDRI untuk mencari dukungan.
“Tetapi, kami tegaskan secara organisasi kami netral. Kalau pribadi perangkat desa mau dukung siapa, kami persilakan,” ujar dia.
Jumakir mengatakan siapapun bupati terpilih tidak bisa berbuat banyak khususnya terkait implementasi UU Desa. Sejumlah aturan pendukung bergulirnya UU tersebut sudah keluar termasuk aturan soal penghasilan tetap (siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa yang mulai berlaku pada 2016.
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah dianggarkan melalui APBD 2016. Sesuai aturan, penggunaan ADD salah satunya untuk siltap kades dan perangkat desa.
“Dalam perbup sudah ada pembagian siltap maksimal untuk kades dan perangkat desa. Nominalnya sesuai dengan harapan kami. Untuk perangkat desa siltap maksimal Rp1,8 juta dan kades Rp3 juta,” ungkap dia.