SOLOPOS.COM - Logo PDIP (JIBI/Dok)
Pilkada Klaten 2015 segera digelar. Proses penjaringan cabub dan cawabub PDIP dimulai pada bulan Mei 2015.
Solopos.com, KLATEN – Proses penjaringan bakal calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Klaten dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) direncanakan mulai Mei 2015. Saat ini, PDIP sedang mempersiapkan konggres PDIP di Bali pada April 2015.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Klaten, Sunarna, saat dijumpai Solopos.com setelah Sidang Paripurna di DPRD Klaten, Selasa (24/3/2015). Menurutnya, setelah kegiatan di Bali, penjaringannya bisa lebih fokus sehingga PDIP bisa mencari kandidat terbaik.
“Ini masih tahap survei calon-calonnya [bakal cabup dan cawabup]. Tapi, untuk proses penjaringan di DPP [Dewan Pimpinan Pusat] direncanakan setelah konggres di Bali. Rencananya, konggres diadakan pada 8-11 April [2015] sehingga penjaringannya setelah kegiatan itu atau sekitar Mei [2015],” katanya.
Ia berharap para bakal cabup dan cawabup yang telah mendaftar di PDIP bisa mempersiapkan diri untuk penjaringan di DPP. “Mumpung masih ada waktu, kami berharap mereka bisa mempersiapkan diri. Banyaknya kandidat membuat seleksi lebih ketat untuk mendapatkan cabup dan cawabup terbaik yang akan didaftarkan ke KPU [Komisi Pemilihan Umum],” ujar Sunarna.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPC PDIP Klaten resmi menutup pendaftaran penjaringan bakal cabup dan cawabup pada Sabtu (10/1/2015). Dari 19 kandidat yang mengambil formulir pendaftaran, hanya 16 orang yang mengembalikan formulir ke DPC.
Dari jumlah, 13 orang di antaranya mendaftar bakal cawabup dan tiga orang lainnya mendaftar bakal cawabup. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, seperti tokoh masyarakat, pengusaha, birokrasi, legislatif, dan dari internal DPC PDIP. Sesuai instruksi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah, DPC akan memverifikasi berkas yang berupa ijazah, usia, dan kartu identitas penduduk (KTP). Hasil verifikasi itu selanjutnya dikirim ke DPP bersama berkas-berkas lainnya.