SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah. (Solopos-Dok.)
Pilkada serentak 2015 digelar berbarengan termasuk sejumlah daerah di Soloraya.
Solopos.com, KLATEN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai tiga daerah di kawasan Soloraya rawan terjadi mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.
Ketiga daerah itu meliputi Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten. Sementara, kawasan Sragen dinilai rawan terjadi politik uang.
Hal itu diungkapkan Anggota Diisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Data Informasi Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas, saat ditemui wartawan di kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Klaten, Sabtu (17/10/2015).
Di Boyolali dan Sukoharjo, petahana masih bersedia maju sebagai peserta Pilkada. Sedangkan di Klaten, istri bupati dan wakil bupati (wabup) juga masih maju sebagai pasangan calon (paslon).
“Kedatangan kami di sini untuk menguatkan teman-teman Panwaslu yang ada di daerah. Yang terpenting dalam bertindak, dasarnya adalah peraturan. Kalau ada tanda-tanda pelanggaran, harus ditindak tegas [mobilisasi ASN dan penggunaan fasilitas negara saat berkampanye],” kata Endang saat ditemui wartawan di sela-sela mengunjungi Panwaslu Klaten, Sabtu.
Guna meredam terjadinya mobilisasi ASN oleh paslon petahana, kata dia, Bawaslu mengaku sudah mentransfer formula khusus ke masing-masing Panwaslu di beberapa daerah yang dianggap rawan tersebut.
“Kepada seluruh anggota Panwaslu, jangan bosan-bosan menyurati satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk perangkat desa (perdes) untuk mengedepankan netralitas itu,” katanya.
Anggota Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, mengatakan daerah yang mengikuti Pilkada serentak di Jateng mencapai 21 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, beberapa daerah diyakini rawan terjadi pelanggaran.
“Ada tiga daerah yang tidak ada pejabat sementara (Pjs), seperti Sragen, Pemalang, dan Demak. Lalu, ada beberapa daerah yang pimpinan daerahnya masih maju, seperti Sukoharjo, Boyolali. Hal itu termasuk Klaten [istri bupati dan wabup tercatat sebagai paslon]. Daerah-daerah seperti itu yang termasuk rawan mobilisasi ASN,” katanya.
Anggota Panwaslu Klaten, Agung Setyabudi, mengaku siap meredam terjadinya mobilisasi ASN. Hal itu termasuk pengawasan terhadap pembekalan ratusan PNS Klaten di Sukoharjo akhir pekan ini.