SOLOPOS.COM - Logo Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). (istimewa)
Pilkada serentak 2015 akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.
Solopos.com, KARANGANYAR – Polres Karanganyar mengirimkan enam peleton pasukannya untuk membantu pengamanan Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Kota Solo.
Sebanyak dua peleton personel Samapta Bhayangkara (Sabhara) telah dikirimkan ke Boyolali, pekan lalu. Penjelasan tersebut disampaikan Kapolres Karanganyar, AKBP Mahedi Surindra, saat ditemui wartawan di Kompleks Setda Karanganyar, akhir pekan lalu.
“Aturannya memang begitu, bagi Polres yang di wilayahnya tidak ada Pilkada, diminta membantu pengamanan pesta demokrasi tersebut di wilayah sekitar. Kebetulan Polres Karanganyar sudah berkoordinasi dengan Polres Boyolali, Sragen, dan Solo,” kata dia.
“Aturannya memang begitu, bagi Polres yang di wilayahnya tidak ada Pilkada, diminta membantu pengamanan pesta demokrasi tersebut di wilayah sekitar. Kebetulan Polres Karanganyar sudah berkoordinasi dengan Polres Boyolali, Sragen, dan Solo,” kata dia.
Kapolres menjelaskan pengiriman pasukan ke Solo dan Sragen memang belum dilakukan. Tapi dia menjamin pasukan siap dikerahkan kapan saja, tinggal menunggu hasil koordinasi.
“Pasukan yang sudah berangkat ke Boyolali. Sragen dan Solo menunggu,” imbuh dia. Kapolres menuturkan pasukan yang dikerahkan ke Boyolali, Sragen, dan Solo, berada di bawah kendali kepolisian setempat.
Bumi Intanpari satu-satunya kabupaten yang tidak menyelenggarakan Pilkada serentak 2015. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Sragen, Solo, Sukoharjo, dan Jawa Timur (Jatim). Total personel yang disiapkan pengamanan Pilkada sekitar 600 orang.
Mereka terdiri dari berbagai kesatuan, mulai dari pasukan dalmas inti, empat peleton dalmas rangka, dan empat peleton dalmas rayonisasi. Satu peleton pasukan terdiri 30 personel, yang terdiri tiga regu. “Intinya kami siap bantu pengamanan,” kata dia.
Terkait agenda Pilkada 2015, pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Muchamad Yuliyanto, mengatakan Karanganyar sangat berpotensi menjadi bagian operasi pemenangan pilkada. Apalagi daerah di sekitarnya menggelar pilkada.
Apalagi tidak menutup kemungkinan pejabat politik di Karanganyar juag terlibat dalam pertarungan pilkada. Lantaran sistem pengawasan di Karanganyar tak seketat di daerah yang menggelar pilkada, Karanganyar menjadi pilihan tepat untuk operasi gelap.
Yuliyanto mencontohkan operasi politik yang berpotensi dilakukan di Karanganyar yaitu penyiapan logistik politik. “Bisa saja pengepakan logistik politik dilakukan di Karanganyar, lalu dibawa dan dibagikan di daerah perang. Ini menjadi potensi konflik tersendiri,” ujar dia.
Di sisi lain, Yuliyanto menyatakan Pilkada merupakan momentum tepat untuk menggulingkan pimpinan daerah yang zalim. Rakyat (pemilih) tidak boleh apatis terhadap pilkada, utamanya bila pimpinan daerahnya benar-benar tidak bisa memimpin.