SOLOPOS.COM - Ilustrasi pilkada langsung (JIBI/Dok)
Solopos.com, SOLO—Anggaran tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Solo tahun 2015 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo ke APBD-Perubahan (P) 2014 dipangkas dua kali. Semula KPU mengajukan anggaran Rp3,28 miliar tetapi dipangkas Rp840,77 juta oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum diajukan ke DPRD Solo.
Berdasarkan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2014, usulan anggaran pilkada dari KPU Rp2,44 miliar kembali dipotong Rp863,68 juta. Anggaran tahapan pilkada 2015 di tahun ini hanya tersisa Rp1,58 miliar.
Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo, saat ditemui solopos.com di ruang kerjanya, Kamis (3/7/2014), mengatakan sudah mengetahui pemangkasan anggaran tersebut dari pimpinan DPRD Solo. Dia menyatakan pemangkasan anggaran pilkada yang hanya tersisa Rp1,58 miliar itu jelas tidak rasional karena pasti ada kegiatan tahapan pilkada yang harus dikorbankan.
“Saya berdebat cukup lama dengan pimpinan Dewan saat pemberitahuan anggaran itu lewat telepon seluler. Pesannya, kekurangan anggaran itu bisa diajukan kembali pada APBD 2015. Tapi, dengan alokasi anggaran hanya Rp1,58 miliar itu akan berdampak pada tidak adanya alokasi anggaran untuk honor penyelenggara. Persoalan ini persis terjadi pada 2010 lalu saat membahas pilkada juga,” tegas Agus.
Agus mengaku kerepotan dalam menyusun rencana kegiatan anggaran (RKA) dengan alokasi dana Rp1,58 miliar itu. Ketika dipangkas kali pertama saat pembahasan TAPD di Balai Kota, terang dia, KPU sudah mengorbankan honor penyelenggara untuk satu bulan, yakni November senilai Rp800 jutaan. Kini, anggaran yang sudah minim itu, imbuh dia, kembali dipangkas.
“Otomatis honor penyelenggara selama 2014 tidak bisa dibayarkan. Penyelenggara untuk sementara hanya kerja bakti karena tidak ada anggaran. Prioritas kami tetap pada tahapan, jangan sampai tahapan pilkada itu dikorbankan. Seperti anggaran pengadaan barang dan jasa mungkin bisa disesuaikan dengan anggaran yang ada,” imbuhnya.
Apa pun yang terjadi, Agus tetap akan berjuang anggaran pilkada bisa ditambah. Dalam waktu dekat, Agus berniat audiensi dengan DPRD Solo terkait dengan kebijakan anggaran itu. “Kami hanya bisa berharap agar DPRD bisa menambah anggaran itu,” keluhnya.
Agus merinci kebutuhan anggaran untuk honor penyelenggara, yakni honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) plus sekretariat PPS 306xRp500.000/orang, kemudian honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) plus sekretariat PPK 40xRp1 juta/orang, honor petugas pendaftar pemilih 1.000xRp400.000 dan honor KPU plus sekretariat KPU.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, menerangkan berkurangnya anggaran pilkada itu dilakukan setelah dirasionalisasi. Pemangkasan anggaran itu, urai dia, didasarkan pada pertimbangan kebutuhan pra pilkada 2015 dengan skala prioritas.
“Prioritasnya hanya untuk validasi data pemilih. Kegiatan-kegiatan seperti bimbingan teknis (bintek) dan sejenisnya belum memungkinkan dilakukan. Yang dipotong itu hanya anggaran bintek dan alat tulis kantor. Bintek itu bisa dianggarkan di 2015,” pungkasnya.