SOLOPOS.COM - Ilustrasi logistik pemilu siap didistribusikan. (JIBI/Solopos/Antara/Destyan Sujarwoko)

Pilkada Solo diperkirakan tak akan diwarnai serangan fajar atau permainan kasar. Namun, pengamat mengingatkan kewaspadaan terhadap manipulasi suara.

Solopos.com, SOLO — Pengamat politik dari UNS, Sunny Ummul Firdaus, mencermati salah satu kerawanan yang patut diwaspadai masyarakat pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo 2015 adalah manipulasi suara. Sunny mengamati kasus manipulasi suara rawan dilakukan penyelenggara pemilu di level bawah.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Publik wajib ikut mengawasi perhitungan suara. KPPS [Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara], PPK [Panitia Pemilihan Kecamatan], dan PPS [Panitia Pemungutan Suara] harus berkomitmen menjaga netralitas tinggi. Saya dengar tempo hari sudah ada PPK yang terindikasi tidak netral,” terangnya saat berbincang dengan Solopos.com, Minggu (6/12/2015) siang.

Lebih lanjut, Sunny menjelaskan validitas formulir C1 plano dan C1 juga penting diketahui semua penyelenggara pemilu. “Dokumen ini harus benar karena nantinya akan dibuka kalau ada selisih suara. Saat selisih suara lebih dari 1%, pasangan calon bisa mengajukan keberatan ke MK dengan dokumen ini,” jelasnya.

Disinggung soal intimidasi dan serangan fajar, Sunny melihat Pilkada Solo 2015 tidak bakal menggunakan cara-cara kotor lama tersebut. “Solo berbeda dengan wilayah lain. Masyarakatnya sudah cerdas. Kalau beredar serangan fajar, malah bisa menjatuhkan reputasi pasangan calon kepala daerah. Saat ini tren yang dijual justru jualan citra. Bukan persaingan mencolok seperti dulu,” katanya.

Sunny juga mengritisi penyelenggara Pilkada Solo 2015 yang terbilang kurang greret lantaran minimnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

“Gaungnya belum terasa sampai sekarang. Padahal pemilih kita hanya mengandalkan informasi dari KPU. Sampai sekarang, informasi rekam jejak pasangan calon kepala daerah masih minim. Jangan sampai nanti pilihan dijatuhkan dengan pertimbangan emosional belaka tanpa tahu rekam jejak masing-masing calon kepala daerah,” bebernya.

Terkait wilayah rawan gesekan, Sunny mengungkapkan saat ini wilayah tersebut berada di titik basis persinggungan dua kubu pendukung kepala daerah. “Wilayah yang basis pendukungnya imbang harus diperhatikan Panwaslu dan aparat. Gejalanya sudah mulai terlihat saat banyaknya pelaporan pelanggaran dari dua kubu di satu wilayah,” ungkapnya.

Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Solo menggandeng 1.000 orang Mitra Pengawas Pemilu untuk membantu mengawal pesta demokrasi tahun ini. Ketua Panwaslu Solo, Sri Sumanta, menjelaskan sukarelawan tersebut bakal disebar di 1.000 (tempat pemungutan suara) TPS yang ada di Kota Bengawan.

“Tahun ini Mitra Pengawas kami arahkan dari rekan Pengawas TPS. Pada pemilu sebelumnya sukarelawan diambil dari beberapa lembaga di antaranya MTA, KNPI, BEM, karang taruna, pelajar, dan masyarakat,” jelasnya saat ditemui Espos di ruang kerjanya, Jumat (4/12/2015) lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya