SOLOPOS.COM - Ilustrasi Bilik Suara (Dok/JIBI/Solopos)
Pilkada Sragen, polres mulai memeriksa sejumlah pejabat KPU Sragen.
Solopos.com, SRAGEN–Polres Sragen membentuk tim ungkap kasus yang dipimpin Kapolres Sragen AKBP Ari Wibowo untuk menyelidiki hilangnya 9.620 buah bilik suara dan 422 buah kotak suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen. Kapolres memulai penyelidikan dengan menghimpun keterangan dari sejumlah pejabat di lingkungan KPU Sragen.
Tindak lanjut kasus itu diungkapkan Kapolres Sragen AKBP Ari Wibowo saat ditemui wartawan di Mapolres Sragen, Selasa (3/11/2015) pagi. Kapolres sudah menerima laporan kronologi atas hilangnya bilik dan kotak suara itu dari Sekretariat KPU Sragen. Dia masih mendalami bahan-bahan yang ada untuk ungkap kasus lebih lanjut.
Berdasarkan keterangan yang ada, Kapolres belum bisa memastikan kapan logistik pemilu itu hilang. Logistik KPU itu baru dibuka pada akhir 2014 dan baru pada Jumat (30/10/2015) dibuka kembali kemudian ditemukan keganjilan. “Kami mendalami kemungkinan penyebab hilangnya logistik itu. Kami akan menggali informasi dari internal dan eksternal KPU,” ujar dia.
Tugas tersebut akan dibebankan kepada tim ungkap kasus yang dipimpin Kapolres sendiri. Kapolres menyatakan tim itu terdiri atas gabungan Satreskrim, Sat Intelkam, dan Polsek Sragen Kota.
“Kami segera buatkan laporan polisinya dan memanggil pihak KPU sebagai pelapor. Kami akan menggali keterangan bagaimana kronologi awal? Siapa yang mengurusi bagian logistik? Siapa yang menyimpan kunci? Kami gerak dari situ. Belum bisa diketahui indikasi orang dalam. Kami kedepankan praduga tak bersalah,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sragen, Slamet Basuki Indrowiyono, mengatakan hilangnya kotak suara itu akan berdampak pada potensi kerawanan pemilu. Atas dasar itulah, Slamet meminta semua stakeholders yang ada untuk bersama-sama memperketat pengawasan dan pengawalan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada).
Terpisah, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sragen, Rus Utaryono, mendorong kepada Panwaslu untuk ikut terlibat dalam pengusutan kasus hilangnya logistik pilkada itu.