PILKADES BOYOLALI : “Penjaringan Ulang Pilkades Dlingo Mendesak”

BOYOLALI--Desakan untuk diadakannya penjaringan ulang dalam pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Dlingo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, semakin menguat.

Desakan itu tak hanya datang dari warga pendukung kotak kosong, tapi juga dari kalangan DPRD dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memberikan perhatian serius terhadap persoalan pilkades di desa itu.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Menurut warga Dukuh Nglayut, Desa Dlingo, Susanto, menyusul kemenangan kotak kosong untuk kali ketiga dalam pilkades ulang yang digelar di desa itu, Kamis (30/5/2013), bisa diambil kebijakan untuk menyikapi persoalan pilkades di desa itu.

“Setidaknya dengan kemenangan kotak kosong hingga tiga kali tersebut, calon juga instropeksi. Harapan kami, dalam pilkades ini bisa dilakukan penjaringan ulang, agar warga memiliki alternatif calon lainnya,” ungkap Susanto ketika ditemui Solopos.com di sela-sela aktivitasnya, belum lama ini.

Diminta pendapat soal wacana penundaan pilkades ulang, menurut Susanto, jika opsi itu dipilih hanya akan membuat persoalan desa itu semakin berlarut-larut. “Kalau ditunda pun sama saja. Yang jelas warga hanya berharap bisa dilakukan penjaringan ulang,” imbuh Susanto.

Terpisah, menurut anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (FPKS), Tugiman, pilkades Desa Dlingo harus dimulai dari awal dengan penjaringan baru. Opsi tersebut sangat dimungkinkan untuk dijalankan tanpa harus melalui proses perubaha Peraturan Daerah (Perda) No 11/2006 maupun Peraturan Bupati (Perbup) No 37/2006.

“Karena bertentangan dengan prinsip demokrasi, yaitu suara terbanyak. Kemenangan kotak kosong secara hattrick merupakan cerminan demokrasi,” tegasnya.

Tugiman menambahkan bupati dan DPRD harus menyadari kekhilafannya. Pemkab dan panitia pilkades, lanjut dia, harus mengambil inisiatif untuk memulai proses baru. “Jangan malah memperlihatkan kebodohannya dan berlindung di bawah aturan. Dalam hukum berlaku ketentuan yang lebih tinggi. Para pejuang demokrasi juga harus sadar bahwa berdemokrasi itu akeh-akehan bukan otot-ototan,” tandasnya.

Sementara Koordinator Forabi’12, Eko Bambang Setiawan, menegaskan seharusnya pilkades Desa Dlingo layak dibekukan dan dimulai babak baru kembali penjaringan calon kades. “Dengan berkembangnya wacana akan ditunda dan lain sebagainya, itu hanya akan semakin menambah polemik dan resah masyarakat. Karena kondisi masyarakat, berbagai macam konflik dan kepentingan akan semakin tajam,” kata Eko.