KLATEN — Inspektorat Daerah Klaten intensif mengaudit 278 pemerintah desa menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) pada 11 April mendatang.
Kepala Inspektorat Daerah Klaten, Eko Medi Sukasto, mengatakan proses audit terhadap 278 pemerintah desa itu sudah mencapai 70%. Dia berharap audit tersebut bisa selesai sebelum 11 April atau saat Pilkades digelar.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Berdasarkan hasil audit sementara, Inspektorat Klaten menemukan hampir 50% pemerintah desa lemah di bidang administrasi. Dia mencontohkan masih banyak ditemukan tanah kas desa atas nama perorangan atau belum disertifikatkan atas nama pemerintah desa.
“Tanah kas desa itu sudah dibeli atau ditukar guling. Namun menjelang akhir masa jabatan, ternyata belum disertifikatkan atas nama pemerintah desa setempat. Kalau tidak segera diurus, masalah itu dikhawatirkan membebani kades baru nantiya,” terang Eko saat ditemui wartawan di sela-sela rapat koordinasi dengan 26 camat di Ruang C3 Setda Klaten, Rabu (20/3/2013).
Eko berharap semua kades bisa mengakhiri jabatan tanpa tanggungan pekerjaan rumah (PR). Kalaupun tetap ada PR, lanjut Eko, kades lama harus membuat perjanjian untuk menyelesaikan PR tersebut dalam jangka waktu tertentu.
“Paling tidak soal aset, keuangan dan SDM harus dilaporkan pertanggungjawabannya kepada warga di akhir jabatan. Aset itu ada yang bergerak dan ada yang tidak. Sepeda motor itu aset bergerak. Jangan sampai ada kades yang menjual sepeda motor itu. Ini sudah terjadi di salah satu desa beberapa waktu lalu,” tandasnya.
Asisten Pemerintahan, Setda Klaten, Purwanto AC, dalam kesempatan itu meminta semua camat bisa mengajak warga menjunjung tinggi sportivitas. Dia meminta camat mengajak semua pendukung masing-masing calon kades guna menyikapi hasil penghitungan suara dengan sewajarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
