SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pilkades
KLATEN—Tim sukses calon kepada desa (Cakades) Senden yang kalah menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten yang tidak mengindahkan surat permohonan penangguhan pelantikan Kades Senden terpilih dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Saya juga mempertanyakan sikap Pemkab, padahal kan surat permohonan penangguhan pelantikan sudah diberikan oleh BPD pada Senin (13/5/2013). Padahal itu kan aspirasi dari bawah,” ungkapnya saat dihubungi Solopos.com, Selasa (14/5/2013).
Dia mengungkapkan langkah yang dilakukan juga sudah sesuai prosedur, yakni melewati BPD. Meski demikian, pihaknya mengaku menghormati sikap dari BPD yang sudah menggelar rapat pleno pada Minggu (14/5). Pasalnya, BPD mampu melihat situasi dan kondisi masyarakat Senden yang terus bergejolak menolak hasil Pilkades.
Selain itu, dia juga menilai rapat pleno yang digelar BPD tidak terlambat karena pelantikan digelar pada Selasa. Dia juga mengungkapkan kondisi masyarakat yang dulunya menjauhi kini bisa kembali berinteraksi dengan BPD dengan baik.
Aksi Lebih Besar
Dari pelantikan yang tetap dilakukan oleh Pemkab Klaten, pihaknya berencana melakukan aksi yang lebih besar dibandingkan yang pernah dilakukan. Meski demikian, dia belum bisa memastikan kapan aksi itu digelar.
“Kapan aksi digelar saya belum tahu pasti karena masih menunggu dari koordinator lapangan. Begitupun dengan dimana aksi itu digelar apakah di kantor Balaidesa Senden ataulah di Kecamatan Ngawen,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BPD Senden, Hardaya, mengatakan pihaknya juga menyayangkap Pemkab yang tidak menggubris aspirasi dari masyarakat. “Seharusnya pemerintah bisa mengambil sikap lebih bijaksana melihat kondisi masyarakat yang sedang bergejolak,” jelasnya saat ditemui Espos, Selasa.
Dia juga mengatakan tidak bisa berbuat banyak melihat keputusan dari Pemkab. Pihaknya mengaku telah berjuang semaksimal mungkin untuk meredam gejolak yang ada di masyarakat.
