SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, BOYOLALI — Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang akan diikuti 229 desa di Boyolali dijadwalkan digelar setelah pemilu, tepatnya 29 Juni 2019.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Purwanto, mengatakan jadwal itu sudah pasti dan tidak akan berubah lagi. Sebelumnya jadwal pilkades ini sempat simpang-siur karena berdekatan dengan agenda politik nasional.
Pada awal 2018 lalu, beredar informasi Pilkades akan berlangsung Juni 2019 atau dua bulan setelah Pemilu. Namun belum jelas tanggalnya. Pilkades serentak tersebut akan diikuti 229 desa yang masa jabatan kepala desanya sudah berakhir per 18 April.
Purwanto menyebut sistem e-voting akan diterapkan di sebagian wilayah saat pilkades tahun ini. Total ada 50 desa di 22 kecamatan di Boyolali akan menggunakan sistem e-voting dalam pemilihan.
“Pembagiannya di desa mana saja masih dalam pertimbangan,” tambah Purwanto kepada Solopos.com, Rabu (3/4/2019).
Selanjutnya, Dispermasdes akan menyusun jadwal tahapan Pilkades serta petunjuk pelaksanaannya. Seperti diberitakan, tahun ini ada 240 jabatan kades di Boyolali yang kosong. Jumlah tersebut melebihi 90% dari total jumlah desa di Boyolali yaitu 261 desa.
Sebanyak 229 Kades akan berakhir masa jabatannya pada 18 April atau sehari setelah Pemilu, sementara 11 kades lainnya akan mengakhiri masa jabatannya pada Desember.
Sementara ini, Pemkab menyiapkan ratusan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi pejabat sementara (Pjs) kepala desa. ASN tersebut berasal dari lingkungan Pemkab Boyolali di luar guru dan tenaga kesehatan.
Sementara itu, beberapa kepala desa mengaku sudah mendengar informasi soal penggunaan sistem e-voting pada pilkades nanti. Kepala Desa Pandeyan, Sukasno, mengatakan pernah mendengar pilkades secara elektronik. “Tapi masih simpang siur juga,” kata dia, pekan lalu.
Sebagai persiapan, tahun ini pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran khusus Pilkades lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Sukasno menyebut desanya telah menganggarkan Rp104 juta sebagai dana pendukung dan sosialisasi pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemilihan kepala kewilayahan.