PILKADES SRAGEN : Masa Tenang, Isu Politik Uang hingga Praktik Klenik Mengemuka

Pilkades Sragen memasuki masa tenang.

Solopos.com, SRAGEN — Masa tenang pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bumi Sukowati diwarnai dugaan politik uang (money politics) hingga jampi-jampi alias cara-cara klenik untuk memenangi pesta demokrasi itu.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Isu money politics senilai Rp500.000-Rp1 juta per kepala keluarga (KK) santer terdengar di sejumlah desa yang akan menggelar pesta demokrasi pada 6 Desember 2016. Fakta tersebut disampaikan legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sragen, Fatchurrahman, saat dihubungi, Jumat (2/12/2016).

“Money politics itu tidak bisa dihindari. Politik uang itu menjadi isu untuk menjatuhkan lawan atau calon lain. Besar kecilnya politik uang itu pun kadang sudah ditentukan. Isu yang beredar di lapangan setiap KK bisa mendapat Rp500.000-Rp1 juta. Pemberian uang itu bisa lewat apa saja, seperti lewat tim sukses, telepon, atau yang bersangkutan dipanggil langsung bertemu calon,” ujarnya.

Selain politik uang, Fatchurrahman juga menjumpai adanya gesekan antarpendukung kendati tidak sampai pada gesekan fisik melainkan hanya lisan. Ada pula budaya klenik, imbuh dia, yang masih kental di masyarakat.

Di depan tempat pemungutan suara (TPS), ungkap dia, ada yang melempar buntelan berisi bunga tujuh rupa yang katanya sebagai syarat jampi-jampi. “Ada juga yang menabur garam di depan TPS. Bahkan ada yang memecah kendi di depan TPS. Peristiwa itu benar-benar terjadi. Tradisi seperti ini yang harus dibersihkan,” ujarnya.

Sementara Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Sragen, Marijo, terus melakukan road show monitoring dan evaluasi ke 19 desa peserta pilkades serentak. Dia bersama panitia pilkades kabupaten memonitor di empat desa terakhir dari 19 desa, yakni Gilirejo Sumberlawang, Brojol Miri, Keden Kalijambe, dan Kalangan Gemolong pada Jumat.

Dia menjelaskan fungsi pengawasan yang efektif sebenarnya di tim desk pilkades tingkat kecamatan.

“Selama monitor ke desa-desa, semua aman-aman dan kondusif. Soal potensi politik uang sudah diantisipasi Polres dengan menerjunkan timnya di setiap desa dibantu dengan aparat TNI. Kalau ada ketahuan politik uang ya ditangkap. Kalau mereka botoh masuk ke delik pidana. Kalau oleh tim sukses atau caloan di selesaikan di tingkat panitia desa,” imbuhnya.

Marijo menjelaskan selama ini belum ada indikasi praktik politik uang. Kalau hanya sekadar isu, kata dia, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada buktinya. “Buktinya di 19 desa itu aman-aman saja dan kondusif,” tutur dia.