SOLOPOS.COM - Anggota staf Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Sragen, Tetuko Andri Setyawan (kiri), mengangkat tumpukan berkas berisi draf SK kades definitif dari 19 desa yang segera diserahkan ke Bupati Sragen untuk dimintakan persetujuan, Jumat (9/12/2016). (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)
Pilkades Sragen digelar serentak di sejumlah desa.
Solopos.com, SRAGEN — Sebanyak 12 desa di sembilan kecamatan di Kabupaten Sragen segera melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 2017 mendatang. Pemkab sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp420 juta untuk pilkades pada APBD 2017.
Penjelasan itu disampaikan Kabag Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Bambang Widyatmoko, saat ditemui, Jumat (9/12/2016), di kantornya. Dia sudah menyiapkan draf surat keputusan (SK) pengangkatan kepala desa definitif untuk 19 desa berdasarkan hasil pilkades serentak yang digelar Selasa (6/12/2016) lalu.
SK untuk 19 desa itu, kata dia, disampaikan ke Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati lewat nota dinas pada Jumat siang.
“Kami merencanakan pelantikan untuk 19 calon kepala desa (cakades) terpilih menjadi kades definitif oleh Bupati Sragen pada Selasa [13/12/2016] mendatang. Namun perencanaan itu tinggal menunggu persetujuan Bupati Sragen. Ya, mudah-mudahan tidak molor karena setelah pelantikan akan ada bimbingan teknis untuk kades definitif,” ujarnya.
Widy, sapaan akrabnya, menyampaikan masa jabatan kades definitif berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kepala Desa selama enam tahun. Setelah proses pilkades 2016 usai, Widy menyebut masih ada 12 desa yang siap pilkades 2017 karena masa jabatannya sudah paripurna.
Widy juga menyinggung masih rendahnya penyerapan anggaran belanja langsung per 30 November 2016. Berdasarkan laporan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sragen, penyerapan anggaran belanja langsung di Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Sragen baru 43,37%, yakni dari alokasi Rp2,19 miliar baru terbelanjakan Rp951,49 juta.
Kasubag Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Sragen, Sumanto, menambahkan rendahnya penyerapan anggaran belanja langsung itu disebabkan batalnya pengadaan kotak dan bilik suara untuk pilkades. Selain itu, Sumanto menjelaskan kegiatan bimtek kades definitif senilai Rp300 juta juga belum terealisasi karena masih menunggu pelantikan kades definitif untuk 19 desa.