Pilkades SUkoahrjo terdekat akan digelar Desember mendatang.
Solopos.com, SUKOHARJO – Rencana penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Sukoharjo menggunakan sistem e-voting terganjal anggaran. Hal itu karena pengadaan peralatan e-voting membutuhkan anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintah Desa Setda Sukoharjo, Sumantyo, memastikan belum akan menerapkan sistem e-voting dalam penyelenggaraan Pilkades serentak di 14 desa pada 8 Desember mendatang. Sistem e-voting dalam Pilkades membutuhkan peralatan yang memadai dan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi informasi.
“Pilkades serentak 2016 belum akan menggunakan e-voting. Kami belum siap baik dari sisi anggaran maupun SDM,” kata dia, saat ditemui
Kendati demikian, ia bakal melakukan studi banding ke Kabupaten Boyolali yang menggelar Pilkades serentak menggunakan e-voting pada Desember 2016. Dia ingin mempelajari proses penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di desa menggunakan e-voting termasuk kebutuhan estimasi dana.
Menurut Sumantyo, Pilkades serentak bakal kembali digelar pada 2018. Saat itu, Pilkades serentak bakal diikuti sekitar 120 desa se-Sukoharjo. “Apabila Pilkades serentak 2018 menggunakan sistem e-voting bakal membutuhkan dana miliaran rupiah. Kami berpikir berulang kali jika harus mengucurkan dana miliaran rupiah untuk membiayai penyelenggaran Pilkades,” ujar dia.
Lebih jauh, Sumantyo menambahkan saat ini, berkas administrasi setiap calon kepala desa (cakades) masih diteliti oleh panitia Pilkades. Sementara cakades yang ditetapkan menjadi peserta Pilkades diumumkan pada 9 November mendatang. Calon kepala desa (cakades) yang sudah ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tak diberi sanksi apabila mengundurkan diri.
Di sisi lain, seorang warga Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Roni Santoso, 35, mengatakan penerapan e-voting dalam Pilkades merupakan inovasi untuk menghindari praktik-praktik kecurangan. Dia meminta agar Pemkab Sukoharjo juga menerapkan e-voting agar tak ada lagi praktik kecurangan dalam Pilkades.
“Memang membutuhkan dana cukup besar namun event Pilkades bisa menjadi momentum untuk melahirkan pemimpin yang amanah. Di Boyolali sudah diterapkan [e-voting], mestinya bisa ditiru di Sukoharjo,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
