SOLOPOS.COM - Ilustrasi pelaksanaan pilkades (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)
WONOGIRI — Sejumlah desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) 11 April mendatang mengaku harus mengeluarkan dana tambahan alias menombok. Nilai tombok untuk mendukung penyelenggaraan pilkades berkisar Rp4 juta-Rp6 juta.
Sebelumnya, untuk menyelenggarakan pilkades panitia telah menerima anggaran dari APBD kabupaten senilai Rp16 juta. Namun, anggaran itu dinilai kurang untuk memenuhi semua biaya pilkades. Apalagi berdasarkan pengalaman sebelumnya, panitia terkadang mengeluarkan anggaran tidak terencana seperti untuk keamanan dan menjemput pemilih.
Menurut Pejabat Sementara (Pjs) Kades Singodutan, Kecamatan Selogiri, Suroto, dana Rp16 juta itu tidak mencukupi untuk mengkaver semua kegiatan dan kebutuhan pilkades. Apalagi, pilkades di Desa Singodutan bakal diikuti tujuh calon.
“Sebenarnya kalau dilaksanakan seadanya ya cukup Rp16 juta. Tapi, karena ini agenda besar, panitia dan desa menginginkan maksimal ya mau tidak mau tambah biaya. Kira-kira tambahnya Rp5 juta-Rp6 juta,” ungkap Suroto, saat ditemui Solopos.com, di Kantor Kecamatan Selogiri, Senin (1/4/2013).
Dia menjelaskan sebagian besar anggaran pilkades tersedot untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), cetak kartu suara, cetak undangan, rapat dan biaya makan minum setiap tahapan sampai berakhirnya pilkades. Menurut Suroto, pada praktiknya nanti setiap anggaran yang dikeluarkan untuk menombok biaya pilkades, akan dirembuk bersama panitia, pemerintah desa dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD).
Ketua Panitia Pilkades Gemantar, Suhartono, juga menyatakan hal serupa. Dia mengungkapkan panitia kemungkinan menambah anggaran Rp4 juta di luar dana pilkades APBD Rp16 juta. Dengan tambahan itu, Suhartono berharap pesta demokrasi desa yang bakal diikuti dua calon tersebut berjalan lancar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Wonogiri, Sriyono, mengatakan sebenarnya panitia dilarang menggunakan sumber dana lain untuk memenuhi kebutuhan biaya pilkades. Satu-satunya sumber dana yang legal adalah APBD senilai Rp16 juta. Angka itu sudah diperhitungkan cukup untuk mengadakan pilkades dengan jumlah pemilih 5.000 orang.
Kendati demikian, dia mengakui panitia menginginkan pilkades berjalan maksimal sehingga mereka, dengan persetujuan desa dan BPD, sepakat menambah anggaran. Menurutnya, sepanjang tambahan anggaran itu tidak digunakan untuk biaya kegiatan utama pilkades, seperti mencetak surat suara dan honor panitia, tidak masalah.
