SOLOPOS.COM - Ilustrasi money politics atau politik uang (JIB/Harian Jogja/Dok.)
Solopos.com, KLATEN—Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Klaten mewaspadai munculnya sindikat petaruh atau botoh yang memanfaatkan konstelasi pemilihan presiden (pilpres) 2014. Keberadaan petaruh dikhawatirkan memicu konflik horizontal antar pendukung calon presiden (capres).
Ketua Panwaslu Klaten, Suharno, saat dihubungi solopos.com, Selasa (8/7/2014), mengatakan telah mencium indikasi keberadaan botoh dalam pilpres tahun ini. Indikasi tersebut bahkan tersebar di hampir seluruh desa di Kabupaten Klaten. Dalam aksinya, petaruh memasang angka minimal Rp100.000 untuk mendukung capres tertentu. “Sudah ada suara-suara mengenai eksistensi petaruh di sejumlah penjuru Klaten. Ini menjadi salah satu fokus kami,” ujarnya.
Dari penelusuran sementara, Suharno menduga pelaku taruhan berasal dari warga biasa maupun pengusaha setempat. Pihaknya belum mengendus keterlibatan kepala desa maupun PNS dalam aksi tersebut. Menurut Suharno, sepak terjang botoh bisa menjadi bibit konflik jika tak segera ditertibkan.
“Jelas akan menjadi pemantik konflik jika salah satu pihak tidak puas karena jagonya kalah,” tutur dia.
Pihaknya terus mengembangkan penelusuran mengenai sindikat tersebut hingga hari H pencoblosan, 9 Juli. Suharno mengatakan Panwaslu siap memberi sanksi tegas jika dana taruhan terbukti masuk kas pendukung salah satu capres tertentu.
“Bisa disamakan money politics (politik uang) jika dananya ternyata berputar di timses (tim sukses),” ujar dia.