Solopos.com, SOLO—Posisi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dinilai menjadi lemah di DPRD Solo seiring langkahnya maju sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto.
Partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai pengusung Prabowo-Gibran di DPRD Solo hanya berkekuatan 10 kursi dari total 45 kursi. Sedangkan gabungan parpol pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md yaitu FPDIP berkekuatan 30 kursi.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Selain itu, kekuatan Koalisi Perubahan pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yaitu Fraksi PKS, lima kursi. Perubahan posisi Gibran yang sebelumnya diusung PDIP di Pilkada Solo 2020 terjadi seiring langkahnya menjadi Cawapres Prabowo.
Gibran dan PDIP bisa dikatakan sudah berpisah jalan. Walau sebagai pengusung Gibran di Pilkada Solo 2020, Fraksi PDIP bisa saja memposisikan diri sebagai oposisi. Setiap program atau kegiatan yang diluncurkan oleh Pemkot Solo saja mereka ganjal.
Fraksi PKS yang juga mengusung pasangan Capres-Cawapres yang berbeda dengan Gibran bisa bersikap hal yang sama, menjadi oposisi. Terlebih Gibran tidak harus mundur dari jabatan Wali Kota Solo selama mengikuti tahapan atau proses Pemilu 2024.
Dia tetap menjadi Wali Kota Solo dan mengemban tugas membangun Kota Bengawan dan menyejahterakan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Solo dari PKS, Sugeng Riyanto, tidak menampik kemungkinan berubahnya posisi politik di DPRD Solo.
Namun, dia menyatakan selama ini PKS tidak memposisikan diri sebagai oposisi, melainkan mitra konstruktif dari eksekutif. Setiap program yang bagus untuk masyarakat pasti didukung. Tapi program yang tidak baik untuk rakyat pasti dikritisi PKS.
Posisi PKS tersebut, menurut Sugeng, tidak akan banyak berubah ke depannya. “PKS tetap pada posisi menjadi mitra konstruktif Pemkot Solo. Dan saat terjadi perubahan politik fraksi terbesar menjadi seperti PKS di parlemen, akan semakin bagus,” ujar dia, Senin (23/10/2023).
Dengan demikian, Sugeng menjelaskan fraksi-fraksi yang bersikap kritis dalam mengawasi dan mengawal kinerja Pemkot Solo semakin banyak. Sehingga analisis-analisis kritis terhadap setiap program yang akan diluncurkan Pemkot Solo kian tajam.
Termasuk dalam hal pengawasan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) Solo.
“Legislatif memposisikan diri sebagai mitra kritis terhadap Pemkot Solo. Kekuatan kritis bertambah. [Fraksi PDIP] Kalau bisa oposisi lebih bagus,” papar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
