SOLOPOS.COM - PKL Alun-Alun Kidul (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/dok)
SOLO—Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Kidul (Alkid), Pasar Kliwon, menginginkan pengelolaan PKL di kawasan itu tangani Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo.
Alasan PKL, pengelolaan dari Pemkot lebih fleksibel dibandingkan dengan pengelolaan dari Keraton Solo. Pengelolaan PKL di Alkid selama ini di bawah kendali Keraton Solo. Setiap PKL yang berjualan di Alkid diminta membayar iuran atau semacam retribusi Rp2.000-Rp2.500 per hari. Keraton Solo mengklaim kawasan Alkid masuk dalam kawasan Keraton.
”Kami telah mengadakan rapat kecil-kecilan dengan para pedagang beberapa hari lalu. Mayoritas PKL meminta Pemkot untuk mengelola PKL di Alkid,” jelas salah satu PKL makanan, Satriyo, saat ditemui wartawan di lokasi, Rabu (24/4).
Satriyo menerangkan alasan Pemkot harus turun dalam pengelolaan PKL di Alkid lantaran aturan yang digunakan Pemkot bisa fleksibel namun tegas. Sedangkan Satriyo menyebut aturan yang diterapkan Keraton selama ini terkesan otoriter dan berubah-ubah.
”Intinya aturan dari Keraton kurang konsisten. Itulah yang membuat pedagang merasa kesal dan bosan. Usulan kami sudah disetujui oleh pedagang lainnya, ya hampir 75 persen yang setuju,” papar dia.
Pernyataan senada diungkapkan seorang PKL yang enggan disebutkan namanya. Dia merasa senang apabila usulan dari pedagang mengenai pengelolaan PKL di bawah Pemkot. ”Enggak masalah, bagi kami apa yang menjadi kepentingan PKL harus selalu diperhatikan. Sekarang masih dirancang membuat paguyuban PKL Alkid, yang penting dalam waktu dekat kami bentuk pengurus paguyuban,” papar sumber tersebut.
Simak berita terakhir : http://digital.solopos.com/file/24042013/
